Tak Semua Warga RI Kebagian HP Gratis, Ini Kriteria Awal dari Mensos

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat akan mendapatkan bantuan telepon seluler atau handphone (HP) gratis yang tengah diwacanakan pemerintah. Calon penerima bantuan tersebut nantinya akan diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki HP, dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan data terbaru.

Gus Ipul mengatakan, rencana bantuan smartphone tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk layanan perbankan dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Ya nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki," ujar Gus Ipul saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kriteria calon penerima HP gratis.

Dia menjelaskan, pemerintah akan menggunakan data terbaru dalam menentukan penerima bantuan. Salah satunya melalui sistem perlindungan sosial (perlinsos) yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition serta data biometrik.

Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memiliki informasi penerima bantuan yang lebih mutakhir, tidak hanya berdasarkan nama dan alamat, tetapi juga identitas wajah penerima.

Meski demikian, Gus Ipul belum merinci kriteria final penerima HP gratis. Dia menegaskan, penyaluran bantuan pemerintah harus berbasis data yang akurat dan diprioritaskan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

"Yang paling penting hari ini adalah data yang semakin akurat itu," katanya.

Di sisi lain, Gus Ipul mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pembagian HP gratis tersebut. Pemerintah juga belum menetapkan sumber pendanaan maupun kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab atas pengadaannya.

"Wah itu belum tahu ya, nanti dilihat dulu kondisinya," ujar Gus Ipul ketika ditanya mengenai anggaran program tersebut.

Dia mengatakan, pembagian HP gratis juga belum dapat dipastikan akan dimulai pada 2026. Menurutnya, pelaksanaan program masih menunggu perkembangan lebih lanjut dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita lihat ya, saya belum bisa menyampaikan lebih detail," katanya.

Gus Ipul menambahkan, pembahasan khusus lintas kementerian mengenai rencana tersebut belum dilakukan, meskipun gagasan pembagian HP gratis sebelumnya telah disampaikan.

Terkait pihak yang akan menangani pengadaan, dia menyebut hal tersebut akan bergantung pada arahan Presiden. Namun, Kementerian Sosial dipastikan akan terlibat dalam koordinasi pelaksanaannya.

Gus Ipul menjelaskan, rencana bantuan HP tidak semata-mata berkaitan dengan penyaluran bansos. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik berbasis digital yang tengah dikembangkan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk memperbarui data penerima bantuan dan mengurangi risiko salah sasaran. Selama ini, pemerintah masih menemukan persoalan ketika data penerima sudah tercatat berdasarkan nama dan alamat, tetapi bantuan justru diterima anggota keluarga lain.

Dia mencontohkan, penerima yang tercatat bisa berbeda dengan orang yang benar-benar menerima bantuan di lapangan, misalnya bantuan diterima anak atau cucu dari penerima yang terdaftar.

Gus Ipul juga menyebut pemerintah terus melakukan koreksi data penerima bansos. Menurut dia, proses pembaruan data dalam dua tahun terakhir telah menghasilkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat baru.

"Tapi yang paling penting dari semua itu, data kita harus mutakhir. Nah sekarang selama 2 tahun terakhir ini pemerintah terbuka terhadap data. Jadi kalau sekarang ada perdebatan di berbagai kalangan termasuk di medsos, itu karena pemerintah terbuka terhadap data," paparnya.

Ke depan, pemerintah ingin agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mengoreksi data penerima bantuan. Dengan data yang lebih akurat dan layanan digital yang semakin mudah diakses, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.

"Ayo (data penerima) ini dikoreksi. Banyak sudah yang mengkoreksi, banyak juga yang mulai mengundurkan diri karena merasa tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos," tegasnya.