Mantan Presiden Bentuk Kelompok Baru, Siap-Siap Memberontak
Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi memanas terjadi di negara Afrika, Kongo, di tengah perang perebutan kekuasaan pemerintah. Mantan presidennya bahkan meluncurkan koalisi politik-militer baru untuk memerangi pasukan pemerintah di Kongo timur.
Joseph Kabila, menjabat sebagai presiden dari 2001 hingga 2019, membuat gerakan aliansi untuk menggantikan AFC-M23. AFC-M23 sendiri kelompok politik dan pemberontak bersenjata di Republik Demokratik Kongo (Kongo), Afrika Tengah, yang memerangi pasukan pemerintah dan menguasai sejumlah wilayah di bagian timur negara tersebut.
Langkah ini menandai keterlibatan Kabila yang lebih terbuka dalam konflik bersenjata tersebut. Mengutip Reuters, Selasa (13/10/2026), kelompok baru yang dipimpin Kabila akan bernama Front pour la Refondation de la Nation alias Front untuk Pembangunan Kembali Bangsa (FRN).
"Pemimpin pemberontak Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki, dan Sultani Makenga, akan menjabat sebagai wakil pemimpin," tulis laman itu.
"Pembentukan FRN diumumkan oleh penasihat kelompok tersebut, Claude Ibalanky, dalam sebuah konferensi pers," muat Reuters lagi.
Selama berbulan-bulan, otoritas setempat memang telah menuduh Kabila mendukung AFC-M23. Kelompok pemberontak tersebut berhasil menguasai wilayah luas di bagian timur negara itu melalui serangan besar pada tahun lalu.
Namun, Kabila sebelumnya membantah terlibat dalam pemberontakan tersebut.
Dalam pidatonya pada Jumat lalu, Kabila melontarkan kritik terhadap pemerintah, dengan menuding adanya korupsi, buruknya tata kelola pemerintahan, serta kemunduran militer di wilayah timur, termasuk kesepakatan pemerintah terkait mineral dengan Amerika Serikat (AS).
Kabila diketahui memiliki hubungan dengan mantan kepala komisi pemilihan umum yang mengawasi pemungutan suara kontroversial pada 2018, Nangaa. Pemilu tersebut mengantarkan Felix Tshisekedi ke kursi presiden sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Kabila.
Pada 2025, Kabila melakukan perjalanan ke Goma, kota yang dikuasai pemberontak, di mana sejumlah mantan sekutunya kemudian mengambil posisi di dalam AFC-M23. Perkembangan tersebut semakin memperkuat persepsi mengenai hubungan antara Kabila dan kelompok pemberontak itu.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah pemerintah Barat menuduh Rwanda mendukung M23 serta memiliki kendali komando atas kelompok tersebut. Rwanda membantah mendukung pemberontakan itu.
Divonis Hukuman Mati
Keterlibatan Kabila dalam dinamika konflik tersebut berlangsung di tengah persoalan hukum yang membelitnya. Pada September 2025, pengadilan militer menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Kabila secara in absentia atau tanpa kehadirannya di persidangan.
Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dugaan dukungannya terhadap pemberontakan AFC-M23 yang disebut didukung Rwanda. Kabila membantah tuduhan tersebut dan menyatakan perkara hukum yang menjeratnya bermotif politik.
Pembentukan FRN berpotensi memperjelas posisi Kabila dalam konflik di wilayah timur. Selama ini ketegangan diwarnai perebutan wilayah, pertentangan politik, dan tuduhan campur tangan lintas negara.