Alasan Anwar Ibrahim Obral Diskon Pajak-UMR Malaysia Naik Rp1,3 Juta
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia secara resmi meluncurkan serangkaian langkah pelonggaran pajak dan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun depan. Langkah populis ini dirancang guna menggenjot pendapatan rumah tangga dan mendukung usaha kecil menjelang kemungkinan diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu), di tengah bayang-bayang tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak global.
Channel News Asia melansir, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan anggaran ekspansif raksasa senilai 459,8 miliar ringgit (Rp 2.013,92 triliun) untuk tahun 2027. Alokasi anggaran tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 444,1 miliar ringgit (Rp 1.945,15 triliun) pada tahun ini. Anwar berjanji akan menerapkan reformasi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi kuat negara tersebut mengalir dan dinikmati langsung oleh rakyat biasa.
"Pertanyaan kami bukan hanya bagaimana ekonomi dibangun, tetapi apakah pertumbuhannya akan membuka ruang bagi keluarga untuk membangun tabungan, bagi pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermartabat, bagi bisnis kecil untuk terus tumbuh," ucapnya di hadapan parlemen, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (10/10/2026).
Anggaran operasi yang diajukan bernilai 376,8 miliar ringgit (Rp 1.650,38 triliun) dan anggaran pembangunan senilai 83 miliar ringgit (Rp 363,54 triliun).
Keputusan besar ini diambil beberapa bulan setelah koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar menderita kemunduran besar dalam pemilihan negara bagian Johor dan Negeri Sembilan, yang secara langsung menambah tekanan politik pada pemerintahannya menjelang pemilu ke-16 yang dijadwalkan selambat-lambatnya pada Februari 2028, serta pemilihan negara bagian Melaka pada 14 November mendatang.
Gaji Minimum Naik & Suntikan Dana untuk Ojol
Pemerintah memastikan upah minimum pekerja yang saat ini dipatok sebesar 1.700 ringgit (Rp 7,44 juta) per bulan, akan dinaikkan menjadi 2.000 ringgit (Rp 8,76 juta) mulai Juni tahun depan. Meski demikian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pendapatan di bawah 50 juta ringgit (Rp 219 miliar) per tahun untuk sementara waktu akan dikecualikan dari aturan ini agar dapat menyesuaikan diri.
Selain itu, Malaysia juga akan memperkenalkan gaji awal minimum sebesar 2.500 ringgit (Rp 10,95 juta) per bulan khusus untuk pekerja semiterampil dan lulusan sarjana. Di sektor BUMN dan perusahaan investasi negara, patokan upah layak juga resmi dikerek menjadi 3.400 ringgit (Rp 14,89 juta) dari sebelumnya 3.100 ringgit (Rp 13,57 juta), sebuah langkah yang diproyeksi akan menguntungkan sekitar 230.000 pekerja.
Perhatian juga diberikan kepada sekitar 600.000 pengemudi transportasi online (ojol) dan kurir. Pemerintah bersama raksasa ride-hailing Grab sepakat untuk mendanai paket bantuan senilai 160 juta ringgit (Rp 700,8 miliar) mulai tahun depan untuk meningkatkan pendapatan bersih pekerja gig.
"Pemerintah Madani akan menjaga kesejahteraan pekerja gig dengan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif," tutur Anwar.
Diskon Pajak Besar-besaran
Guna meredam tekanan biaya hidup pada pekerja berpenghasilan menengah (M40), pemerintah akan meningkatkan batas keringanan pajak penghasilan individu dari 9.000 ringgit (Rp 39,42 juta) menjadi 12.000 ringgit (Rp 52,56 juta), yang mana ini menandai revisi pertama sejak tahun 2010 silam.
"Pemerintah mendengar kekhawatiran kelompok berpendapatan menengah (M40), yang telah dengan sabar bertahan meskipun juga terhimpit oleh biaya hidup," ungkapnya.
Di bawah tarif baru ini, individu dengan penghasilan kena pajak antara 70.000 ringgit (Rp 306,6 juta) dan 100.000 ringgit (Rp 438 juta) akan menikmati penurunan tarif pajak menjadi 18%. Sementara itu, kelompok berpenghasilan 100.000 ringgit hingga 150.000 ringgit (Rp 657 juta) akan melihat tarifnya dipangkas menjadi 24%.
Keringanan pajak juga diperluas, di mana pajak medis kini mencakup layanan perawatan pascapersalinan, serta pembebasan biaya perawatan penuh untuk orang tua dan kakek-nenek, bukan hanya sebatas biaya perawatan kesehatan.
Kontribusi Raksasa Petronas & Defisit Fiskal
Laporan prospek fiskal dan ekonomi mencatat bahwa perekonomian Malaysia diperkirakan berekspansi 4,2% hingga 5,2% pada 2027. Target pertumbuhan 2026 juga direvisi ke batas atas yakni 4,8% hingga 5,3% setelah realisasi paruh pertama menyentuh 5,7%. Sementara itu, inflasi utama diramal berkisar antara 1,8% hingga 2,8% pada 2027 sebagai efek bawaan dari tingginya biaya energi dan input pangan.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara diproyeksi naik 4,7% menjadi 380,8 miliar ringgit (Rp 1.667,9 triliun) pada tahun 2027, dibandingkan estimasi 363,6 miliar ringgit (Rp 1.592,56 triliun) tahun ini.
Raksasa energi BUMN, Petronas, dijadwalkan akan memberikan kontribusi setoran raksasa sebesar 32 miliar ringgit (Rp 140,16 triliun) pada tahun 2027, meroket tajam dari revisi 27 miliar ringgit (Rp 118,26 triliun) tahun ini, dan jauh di atas estimasi awal yang hanya 20 miliar ringgit (Rp 87,6 triliun) untuk tahun 2026.
Tagihan subsidi tahunan Malaysia yang membengkak imbas tingginya biaya energi dari perang AS-Israel di Iran diperkirakan akan mendorong pembengkakan belanja bantuan sosial menjadi 74,5 miliar ringgit (Rp 326,31 triliun) tahun ini, melonjak 34,7% dari pengeluaran 2025. Alhasil, target defisit fiskal 2026 direvisi naik menjadi 3,6% dari sebelumnya 3,5%, sebelum diprediksi turun ke level 3,3% pada tahun 2027 diiringi dengan penurunan beban subsidi ke level 72,7 miliar ringgit (Rp 318,42 triliun). Meski membengkak, Anwar dengan tegas menepis kekhawatiran atas selip fiskal.
"Ini tidak berarti kita menyimpang dari konsolidasi fiskal. Ini menunjukkan nilai dari membangun kapasitas untuk merespons ketika keadaan menuntutnya," pungkas Anwar.