Gunakan Rumput Laut, Pemerintah RI Mau Pertebal Dompet Warga Pesisir

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi atau Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026-2030.

Rencana aksi itu disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas supaya masyarakat pesisir bisa meningkatkan pendapatan melalui pengembangan komoditas rumput laut menjadi industri yang bernilai tambah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa rumput laut merupakan salah satu aset strategis Indonesia yang perlu dikembangkan tidak hanya sebagai komoditas produksi, tetapi sebagai basis industri bernilai tambah.

Tercatat, produksi rumput laut Indonesia mencapai 10,81 juta ton pada 2024 atau sekitar 29,6 persen dari produksi global.

"Produksi rumput laut kita nomor dua di dunia. Tetapi dari luasan laut kita, panjangnya pantai kita, dan jumlah pulau-pulau kita, seharusnya Indonesia nomor satu. Karena itu, kita harus meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas," kata Rachmat dalam siaran pers acara National Seaweed Forum 2026, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Rencana Aksi Nasional Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi akan dijadikan sebagai acuan bersama mengintegrasikan pengembangan rumput laut dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat produktivitas, hilirisasi, investasi, inovasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dokumen ini mencakup lima pilar utama, yakni peningkatan produksi, produktivitas, mutu budi daya, dan pascapanen; pengembangan industri, nilai tambah, akses pasar, dan ekspor; penguatan data, riset, inovasi, intermediasi teknologi, dan kolaborasi; peningkatan dukungan pembiayaan dan investasi; serta penguatan ekosistem, tata kelola, regulasi, dan kelembagaan.

Transformasi sektor rumput laut dilakukan melalui tiga perubahan utama. Pertama, dari orientasi volume menuju nilai (volume to value), melalui peningkatan produktivitas, kualitas, standardisasi, serta mutu bahan baku.

Kedua, dari komoditas menuju industri (commodity to industry), dengan memperkuat hilirisasi, diversifikasi produk, teknologi, dan inovasi.

Ketiga, dari pendekatan yang terfragmentasi menuju ekosistem yang terintegrasi (fragmentation to integration), dengan menghubungkan pembudidaya, pascapanen, industri, inovasi, logistik, pembiayaan, dan pasar dalam satu rantai nilai.

Pengembangan komoditas rumput laut ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029 yang telah menempatkan rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan nasional.

Dalam RPJMN, target produksi rumput laut diarahkan meningkat dari sekitar 11,64 juta ton pada 2025 menjadi 14,14 juta ton pada 2029, sementara nilai ekspor ditargetkan meningkat dari sekitar USD 0,57 miliar menjadi USD 0,9 miliar pada periode yang sama.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas budi daya, pengembangan industri dan hilirisasi, penelitian dan pengembangan spesies serta produk baru, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta fasilitasi pembiayaan dan investasi.

"Kita tidak cukup hanya menyiapkan rencana, kita harus melakukan langkah aksi. Integrated Seaweed Development Action Plan 2026-2030 menegaskan arah bahwa rumput laut bukan sekadar komoditas ekspor mentah, melainkan basis industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan," tegas Rachmat.

Implementasi ISDAP juga membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga riset, perguruan tinggi, mitra pembangunan, serta masyarakat pembudidaya.

Pemerintah berperan menyinkronkan kebijakan, pembangunan infrastruktur, fasilitasi pembiayaan dan investasi, sementara dunia usaha menjadi motor hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Pada saat yang sama, riset dan inovasi diperlukan untuk menghasilkan varietas unggul, teknologi budi daya, produk bernilai tinggi, standardisasi, ketertelusuran, serta penguatan sumber daya manusia.

National Seaweed Forum 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan Indonesia dalam United Nations Global Seaweed Initiative (UNGSI), sebuah platform kolaborasi internasional untuk mendorong pengembangan rantai nilai rumput laut yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai tambah.

Kerja sama tersebut mencakup produksi, komersialisasi, perdagangan, regulasi, standar, pembiayaan, dan inovasi. Indonesia juga mulai mempersiapkan kontribusi dalam agenda UNGSI 2027, antara lain penguatan standar, perdagangan, inovasi, pembiayaan, pemetaan praktik baik, serta penentuan lokasi percontohan.

"Mari kita bersinergi mengolah rumput laut dengan panduan ISDAP 2026-2030 dalam rangka menciptakan nilai tambah yang inklusif dan merata serta memperkuat daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045," tutur Rachmat.