Krisis Perumahan Menggila, Pemerintah Akhirnya Sahkan 2 Dekret Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Spanyol mengesahkan dua dekret baru terkait perumahan pada Selasa (6/10/2026) waktu setempat, hanya beberapa hari setelah parlemen menolak kebijakan tersebut. Penolakan itu sebelumnya mendorong Perdana Menteri Pedro Sanchez mempercepat pemilihan umum.

Kedua kebijakan tersebut mencakup pembatasan harga sewa, larangan sementara terhadap penggusuran, serta pembatasan pembelian properti hunian oleh perusahaan.

Sanchez mengatakan aturan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Ia juga menyebut sejumlah survei menunjukkan masyarakat secara umum mendukung campur tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan di pasar perumahan.

"Aturan ini melindungi kelompok yang paling rentan dan, dalam beberapa hal, mulai menertibkan pasar yang saat ini sangat tidak berfungsi dengan baik dan tidak berjalan berdasarkan logika penawaran dan permintaan karena spekulasi yang merajalela," kata Sanchez dalam konferensi pers, dilansir Reuters.

Sebelumnya, Sanchez mengumumkan pada Senin bahwa pemilu yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2027 akan dimajukan menjadi 29 November. Keputusan itu diambil setelah pemerintahannya gagal memperoleh dukungan yang cukup untuk menjalankan proposal guna mengatasi krisis perumahan.

Dengan parlemen yang telah dibubarkan, Sanchez kini dapat memberlakukan aturan tersebut dengan dukungan parlemen sementara yang jumlah anggotanya lebih sedikit.

Sanchez mengatakan kebijakan itu akan mulai berlaku sementara setelah dekret diterbitkan dalam lembaran negara resmi. Namun, aturan tersebut selanjutnya harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan anggota parlemen sementara yang masih menjabat setelah parlemen dibubarkan.

Menurut lembaga penyiaran negara TVE, parlemen sementara yang berjumlah 69 anggota, termasuk Ketua DPR Francina Armengol dari Partai Sosialis yang dipimpin Sanchez, memiliki mayoritas tipis untuk mendukung kebijakan tersebut.

Sementara itu, dekret kedua yang mengusulkan perpanjangan otomatis kontrak sewa hanya dapat berlaku jika mendapatkan persetujuan parlemen sementara. Sanchez mengatakan pemerintah tidak memiliki suara mayoritas yang cukup untuk mengesahkannya sendiri.

Kebijakan pemerintah tersebut mendapat penolakan dari kalangan pengembang properti. Presiden Association of Property Developers of Madrid, Carolina Roca, memperingatkan pembatasan tersebut justru berisiko membuat investor menjauh ketika Spanyol membutuhkan tambahan pasokan hunian.

"Ketidakpastian hukum yang melekat pada kedua dekret tersebut akan menyebabkan perlambatan tajam dalam investasi yang sejauh ini masih terbatas untuk pembangunan perumahan yang terjangkau," ujar Roca.

Persoalan perumahan menjadi salah satu isu politik utama menjelang pemilu. Protes nasional juga sempat pecah setelah upaya menggusur seorang perempuan berusia 87 tahun di Madrid.

Aksi tersebut bahkan memunculkan seruan untuk melakukan mogok nasional sebelum pemilu. Sanchez mengatakan pemerintahnya akan menghormati keputusan tersebut.