Tangis Petani Nyalakan Alarm Bahaya, 10 Tahun Lagi Karet RI Punah
Jakarta, CNBC Indonesia - Petani karet memberikan peringatan keras terkait masa depan komoditas karet nasional. Jika kondisi perkebunan karet terus dibiarkan tanpa peremajaan dan dukungan pemerintah, komoditas ini dikhawatirkan hanya tinggal nama dalam 10 tahun mendatang.
Peringatan tersebut disampaikan Ketua DPW Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Sumatra Selatan, Supartijo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (6/10/2026).
Supartijo mengatakan, kondisi perkebunan karet rakyat saat ini semakin memprihatinkan. Banyak tanaman karet telah berusia tua dan mengalami penurunan produktivitas.
"Dari luas yang ada itu, tinggal paling 300-400 ribu hektare saja yang produktivitasnya masih tinggi. Yang lain sudah tua, lemas, nggak punya tenaga, nggak pernah makan enak, nggak pernah dipupuk, karena harganya sangat rendah dan tidak mampu untuk menghidupi keluarga," kata Supartijo dalam RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut dia, persoalan tersebut semakin mendorong petani untuk meninggalkan karet dan beralih menanam kelapa sawit yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.
"Sekarang harganya sudah naik, tapi karetnya sudah tua, sadapnya sudah sadap atas (overtapping), dan hasilnya sangat rendah. Oleh karena itu, banyak sekarang terjadi mutasi, dari komoditi karet banyak petani kami pindah nanam sawit," ujarnya.
Dia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan perhatian pemerintah terhadap komoditas karet dibandingkan sawit.
"Kayu karetnya dijual cepat dapat duit, kemudian ditanamlah sawit, karena sawit jadi 'anak emas'. Sedangkan karet jadi 'anak tiri'," tutur dia.
Produksi Karet Terus Anjlok
Ancaman tersebut juga tercermin dari data yang dikelola Apkarindo. Produksi karet nasional tercatat turun dari 3,68 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 2,1 juta ton pada 2025.
Penurunan produksi tersebut terjadi di tengah sejumlah persoalan, mulai dari wabah penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp sejak 2017, konversi lahan perkebunan karet, lahan yang tidak disadap, hingga rendahnya produktivitas.
Tak hanya itu, Apkarindo juga mencatat utilisasi kapasitas industri crumb rubber berada di bawah 50%.
Kondisi industri pengolahan karet ikut tertekan. Dari 157 unit pengolahan crumb rubber yang tercatat per 30 September 2026, sebanyak 60 unit berhenti beroperasi, terdiri dari 52 unit berhenti permanen dan 8 unit berhenti sementara. Sementara itu, hanya 97 unit yang masih beroperasi.
Tekanan industri tersebut juga dirasakan di tingkat pekerja. Supartijo mengatakan, upah penyadap karet kini semakin tidak menarik sehingga tenaga kerja mulai meninggalkan sektor tersebut.
"Penyadap karet yang buruh juga sudah tidak mau kerja, karena tidak dapat Rp100.000 sehari, hanya Rp50.000-Rp60.000 sehari," katanya.
Dia juga mengungkapkan penyusutan jumlah pabrik karet di Sumatra Selatan.
"Ada pabrik di Sumatra Selatan dari 30 tinggal 19, itu pun idle capacity (tidak beroperasi penuh), karena nggak ada barangnya," ujar dia.
Menurut Supartijo, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, keberlangsungan komoditas karet nasional akan semakin terancam.
"Kalau dibiarkan 10 tahun lagi, tinggal nama ini karet. Semua tutup. Tiap hari karet ditebangi, kayunya dijual, diganti sawit," sebutnya.
Karena itu, petani meminta pemerintah memberikan dukungan yang lebih besar untuk mempertahankan perkebunan karet rakyat, termasuk melalui peremajaan dan bantuan sarana produksi.
"Kami berharap dari Bapak-bapak anggota DPR yang terhormat dan pemerintah, untuk memberikan keberpihakan yang adil dan bijaksana. Kalau tanaman pangan dapat alat panen, alat cetak sawah, kami karet dibantu sebagian saja pada saat masa tanam, itu sudah cukup," kata Supartijo.
Lebih lanjut, Apkarindo mendorong pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Karet, untuk mendukung pendanaan sektor karet, termasuk peningkatan produksi dan keberlanjutan industri.
Apkarindo menilai dukungan tersebut mendesak agar penurunan produksi, alih fungsi lahan, serta tutupnya pabrik pengolahan karet tidak terus berlanjut.
 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Petani Karet bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Petani Karet bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |