Petani Karet RI Menjerit ke DPR-Cerita Tak Pernah Makan Enak, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Petani karet mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah terhadap komoditas karet di tengah peralihan lahan karet ke perkebunan sawit. Petani menilai sawit mendapat perhatian lebih besar, sementara perkebunan karet rakyat masih menghadapi persoalan tanaman tua, produktivitas rendah hingga minim bantuan sarana produksi.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua DPW Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Sumatra Selatan, Supartijo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (6/10/2026).
"Kenapa anak kandung anak tiri? Karena kalau sawit sekarang mau peremajaan dapat duit Rp60 juta per hektare. Karet? Boro-boro dikasih bibit, boro-boro dibantu pupuk, dilihat saja nggak oleh pemerintah, dari mulai kabupaten sampai pusat," ujar Supartijo.
Menurut dia, kondisi perkebunan karet rakyat saat ini semakin tertekan. Tanaman karet yang ada sebagian besar merupakan tanaman lama yang ditanam sejak era 1980-an hingga 2000-an.
"Dari luas yang ada itu, tinggal paling 300-400 ribu hektare saja yang produktivitasnya masih tinggi. Yang lain sudah tua, lemas, nggak punya tenaga, nggak pernah makan enak, nggak pernah dipupuk, karena harganya sangat rendah dan tidak mampu untuk menghidupi keluarga," katanya.
Dia mengatakan, kenaikan harga karet saat ini belum otomatis menguntungkan petani karena banyak tanaman sudah berusia tua. Bahkan, sebagian kebun sudah mengalami penyadapan berlebihan atau overtapping sehingga hasil produksinya rendah.
"Sekarang harganya sudah naik, tapi karetnya sudah tua, sadapnya sudah sadap atas (overtapping), dan hasilnya sangat rendah. Oleh karena itu, banyak sekarang terjadi mutasi, petani kita beralih dari komoditi karet pindah tanam sawit," ungkap dia.
Menurutnya, sawit menjadi pilihan petani karena dinilai memberikan hasil lebih cepat. Kayu karet yang ditebang kemudian langsung dijual, dan lahannya ditanami sawit.
"Kayunya dijual cepat dapat duit, kemudian ditanamlah sawit, karena sawit jadi 'anak emas'. Sedangkan karet jadi 'anak tiri'," tegasnya.
Pabrik Karet Ikut Tertekan
Persoalan tersebut tidak hanya berdampak kepada petani, tetapi juga industri pengolahan karet. Berdasarkan data Apkarindo, produksi karet Indonesia turun dari sekitar 3,68 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 2,1 juta ton pada 2025. Kondisi ini turut membuat utilisasi industri pengolahan karet berada di bawah 50%.
Data posisi unit pengolahan crumb rubber per 30 September 2026 juga menunjukkan penurunan, dari 157 unit yang tercatat, 60 unit telah berhenti beroperasi, sementara 97 unit masih aktif.
Supartijo mengatakan, kondisi tersebut juga terjadi di Sumatra Selatan. Menurutnya, jumlah pabrik karet di provinsi tersebut telah menyusut dan sebagian pabrik yang masih bertahan tidak beroperasi dengan kapasitas penuh.
"Ada pabrik di Sumatra Selatan dari 30 tinggal 19, itu pun idle capacity (tidak beroperasi penuh), karena nggak ada barangnya," sebut Supartijo.
Dia juga mengatakan profesi penyadap karet semakin ditinggalkan karena pendapatan yang diperoleh dinilai tidak lagi menarik.
"Penyadap karet yang buruh juga sudah tidak mau kerja, karena tidak dapat Rp100.000 sehari, hanya Rp50.000-Rp60.000 sehari," ujarnya.
 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Petani Karet bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Petani Karet bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
Petani Minta Pemerintah Berpihak
Supartijo berharap pemerintah memberikan dukungan untuk peremajaan kebun karet rakyat, termasuk bantuan pada masa tanam.
"Kami berharap dari Bapak-bapak anggota DPR yang terhormat, dan pemerintah, untuk memberikan keberpihakan yang adil dan bijaksana. Kalau tanaman pangan dapat alat panen, alat cetak sawah, kami karet dibantu sebagian saja pada saat masa tanam itu sudah cukup," tutur dia.
Keluhan serupa disampaikan perwakilan Apkarindo dari sejumlah daerah. Mereka meminta peremajaan, bantuan bibit dan pupuk yang terjangkau untuk mengatasi tanaman karet yang sudah tua.
Lebih lanjut, Supartijo menyampaikan, perkebunan rakyat menguasai sekitar 93% dari total perkebunan karet Indonesia, dengan sekitar 2,3 juta kepala keluarga bergantung pada komoditas tersebut.
Apkarindo juga mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Karet untuk mendukung peremajaan, rehabilitasi, riset, pengembangan SDM hingga industri hilir karet. Ia menilai skema pendanaan dapat berasal antara lain dari pungutan ekspor atau cess karet.
Supartijo pun memperingatkan kondisi karet nasional akan semakin sulit jika tidak segera ditangani.
"Kalau dibiarkan 10 tahun lagi, tinggal nama ini karet. Semua tutup. Tiap hari karet ditebangi, kayunya dijual, diganti sawit," pungkasnya.
(wur) [Gambas:Video CNBC]