Hashim Bocorkan RI Mau Bangun Pembangkit Nuklir 7 Giga Watt

Jakarta, CNBC Indonesia - Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membeberkan bahwa Indonesia menargetkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan kapasitas total mencapai 7 Giga Watt (GW). Hal itu sudah tertuang dalam rencana besar pengembangan energi nasional.

Hashim mengatakan program energi nuklir tersebut menjadi salah satu pilar penting dalam peta jalan transisi energi bersih Indonesia. Target pengembangan kapasitas nuklir 7 GW tersebut masuk dalam pembahasan rencana induk energi bersama PT PLN (Persero).

"Pilar lain dari program energi kita adalah nuklir. Pemerintah Indonesia akan memulai program nuklir yang sangat ambisius. Saya pikir yang terbaru saya dengar dari Pak Darma (Dirut PLN/Darmawan Prasodjo) adalah 7 GW sebagai bagian dari rencana induk energi kita," kata Hashim dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Baca: Trump Mendadak Tarik Bomber Nuklir AS dari Inggris, Ini Alasannya

Pengembangan PLTN tersebut menjadi salah satu program energi terbarukan lainnya, seperti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 GW.

Hashim menekankan, seluruh program energi bersih dalam negeri dijalankan tanpa mematikan industri batu bara nasional demi menjaga ketersediaan pasokan listrik bagi masyarakat dan fasilitas publik.

"Indonesia ingin memulai program kemandirian energi, dan apa artinya itu? Ini berarti kita ingin melepaskan diri dari bahan bakar fosil. Indonesia tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi dengan menutup industri batu bara kita, tidak," imbuhnya.

Di samping nuklir dan PLTS, pemerintah memperkuat pemanfaatan potensi energi bersih domestik lainnya seperti panas bumi (geothermal), hidro, hingga keberlanjutan program bahan bakar hayati (biofuel). Semua upaya tersebut bertujuan mengurangi kerentanan ekonomi nasional dari ketergantungan pasokan energi luar negeri.

"Pemerintah Indonesia sedang memulai program energi berkelanjutan yang sangat ambisius. 100 GW adalah salah satu dari banyak program yang dijalankan pemerintah Indonesia, termasuk pilar program nuklir sebesar 7 GW sebagai bagian dari rencana induk energi kita," tandasnya.

Target PLTN 7 GW

Asal tahu saja, Indonesia memang memiliki rencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga 7 Giga Watt (GW) sampai tahun 2040. Rencana ini masuk ke dalam draf Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2040.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan dalam RUPTL yang berlaku saat ini yakni untuk tahun 2025-2034, Indonesia secara resmi mencantumkan pembangunan PLTN dengan kapasitas 500 Mega Watt (MW). Jenis pembangkit yang digunakan pun adalah Small Modular Reactor (SMR).

Sementara, dalam draft RUPTL hingga tahun 2040, ada rencana pembangunan PLTN mencapai kapasitas 7 GW. Artinya, dalam lima tahun ada tambahan kapasitas PLN mencapai 6,5 GW.

"Karena 500 MW dalam RUPTL itu hanyalah tahap pertama dan untuk nanti sedang pembahasan RUPTL sampai 2040 bisa sampai sekitar 7 GW," beber Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, pada akhir Agustus 2025 lalu.

Pihaknya mendorong, terbitnya aturan hukum yang lebih kuat dalam implementasi pembangunan PLTN dalam negeri. Khususnya dalam rencana Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (RUU Gatrik).

"Karena tentu saja ini perlu adanya suatu strategi, ini perlu adanya kebijakan dari pemerintah, ini perlu pembangunan kapasitas dari institusi yang terkait, kemudian ini perlu adanya suatu kebijakan policy, ini memerlukan dukungan politik," imbuhnya.

Seiring, pembangunan jaringan transmisi juga ditekankan penting untuk menyokong tersalurkannya listrik hasil dari PLTN di dalam negeri. Namun, PLN menyebutkan perusahaan memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam hal finansial.

Darmawan menekankan bahwa untuk bisa membangun jaringan transmisi memerlukan biaya besar. Mengingat, tingkat balik modal dalam pembangunan transmisi di Indonesia terhitung rendah.

"Dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 434 triliun. Rate of return hanya sekitar 2-4%, sedangkan cost of fund saat ini rata-rata sekitar 8%," tandasnya.

(pgr/pgr)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Nuklir China Makin Perkasa