RI Diramal Punya Pembangkit Nuklir Pertama Tahun 2032, Ini Bocorannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) tengah menyiapkan regulasi dan pengawasan secara bertahap untuk target pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia pada 2032 mendatang. Hal itu didorong dengan pengembangan kapasitas PLTN hingga 35 GW pada 2060.
Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin menyebutkan pihaknya memetakan potensi energi nuklir di Tanah Air dalam strategi dekarbonisasi menuju net zero emission 2060. Ia menegaskan kesiapan pengawasan dan kapasitas regulasi harus dibangun sejak awal secara paralel dengan tahapan program PLTN.
"PLTN pertama ditargetkan itu mulai beroperasi secara komersial itu tahun 2032. Kemudian kita kembangkan nanti sampai tahun 2060 mencapai 35 GW," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pengoperasian PLTN tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi dekarbonisasi nasional sektor energi. Dalam perencanaannya, kontribusi listrik dari PLTN diproyeksikan sebesar 14,2% atau sekitar 276 TWh dari total produksi listrik nasional pada 2060.
"Bagi Bapeten angka tersebut menunjukkan bahwa kesiapan regulator harus dibangun. Sejak sekarang pengawasan tidak boleh baru disiapkan ketika pembangunan PLTN sudah berjalan," imbuhnya.
Pihaknya memperkuat lima pilar infrastruktur pengawasan untuk mendukung pengoperasian PLTN dalam negeri. Hal itu mencakup tata kelola pengawasan, analisis keselamatan, laboratorium radiasi, SDM pengawas, dan dukungan organisasi teknis. Selain itu, evaluasi pengawasan disesuaikan dengan karakteristik teknologi reaktor, seperti reaktor darat skala besar, PLTN apung, hingga Small Modular Reactor (SMR).
"Bapeten tidak berada pada posisi untuk mendorong atau menghambat pembangunan PLTN. Bapeten berada pada posisi untuk memastikan bahwa setiap pembangunan PLTN apapun teknologinya hanya dapat beroperasi apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan terpenuhi," tandasnya.
Asal tahu saja, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) perdana bisa beroperasi pada 2032-2034.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan, setidaknya 500 Mega Watt (MW) PLTN ditargetkan beroperasi mulai 2032. Adapun lokasi potensialnya yakni di Sumatra atau Kalimantan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan nuklir nasional kini telah bergeser, di mana energi nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai penyeimbang bauran energi primer untuk mencapai target emisi nol bersih.
"Target RUPTL 2025-2034 adalah kapasitas (PLTN) awal sebesar 500 Mega Watt. Ini akan disebarkan secara strategis mulai tahun 2032, apakah di sistem kelistrikan Sumatra atau Kalimantan," ungkap Dadan dalam acara Pembukaan Workshop on Small Modular Reactor Deployment Considerations for Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Dadan memaparkan bahwa teknologi yang akan didorong untuk dikembangkan yaitu Reaktor Modular Kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Teknologi itu dinilai sangat cocok dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan karena menawarkan fleksibilitas penempatan di daerah terpencil maupun integrasi ke dalam jaringan listrik regional yang lebih kecil, seperti di kawasan industri.
"Bagi negara kepulauan seperti kita di Indonesia, teknologi SMR menawarkan solusi transformatif. Berbeda dengan reaktor skala besar, SMR memberikan fleksibilitas untuk ditempatkan di daerah terpencil dan diintegrasikan ke dalam jaringan listrik regional yang kecil atau lebih kecil," tambahnya.
Dalam jangka panjang, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas energi nuklir hingga mencapai total 44 Giga Watt (GW) pada tahun 2060. Dari total tersebut, sebesar 35 GW dialokasikan untuk pembangkit listrik, sementara 9 GW sisanya didedikasikan untuk mendukung produksi hidrogen nasional yang direncanakan mulai pada 2045.
"Pertama mengenai lokasi, kami telah mengidentifikasi beberapa lokasi potensial di seluruh kepulauan. Prinsip kami sederhana: kami hanya akan melanjutkan dengan lokasi yang memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang paling ketat," tandasnya.
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]