Korsel "Rayu" RI Kembangkan PLTN, Pede Mampu Jadi Mitra Utama
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Korea Selatan membuka peluang memperkuat kerja sama di sektor energi nuklir, seiring dorongan kedua negara untuk memperluas kemitraan di bidang energi bersih dan teknologi strategis. Korea bahkan menyatakan kesiapannya menjadi salah satu mitra utama Indonesia jika pemerintah memutuskan melanjutkan rencana pengembangan energi nuklir.
Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, Uhm Taeho, mengatakan pembahasan mengenai energi nuklir perlu ditempatkan dalam kerangka kemitraan pertumbuhan hijau yang tengah dibangun kedua negara.
Menurutnya, pengembangan energi nuklir bukan keputusan yang sederhana karena membutuhkan investasi besar dan komitmen jangka panjang.
"Kita harus menyadari bahwa investasi di bidang energi nuklir merupakan keputusan yang sangat besar. Ini adalah keputusan jangka panjang," katanya dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Uhm menegaskan keputusan mengenai apakah Indonesia akan menempuh jalur energi nuklir sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Menurut dia, pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia perlu membahasnya secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
"Saya yakin akan ada pembahasan internal yang serius dan substantif mengenai hal ini," katanya.
Meski demikian, Korea Selatan secara terbuka menawarkan diri sebagai salah satu mitra potensial apabila Indonesia memutuskan mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Korea Tawarkan Pengalaman 26 PLTN
Uhm menilai energi nuklir merupakan salah satu sumber energi strategis yang membutuhkan kerja sama dengan mitra yang memiliki pengalaman dan rekam jejak kuat. Pasalnya, pemilihan mitra akan menentukan keberlanjutan industri nuklir dalam jangka panjang.
"Saya hanya ingin menekankan bahwa jika dan ketika Indonesia memutuskan untuk menjalankan rencana pengembangan energi nuklir, saya benar-benar berpendapat bahwa Korea merupakan salah satu mitra yang ideal," ujar Uhm.
"Energi nuklir, pertama-tama, merupakan sumber energi yang sangat strategis dan menjadi bidang yang perlu kita kerja samakan. Dengan siapa Anda bekerja sama akan sangat memengaruhi keberlanjutan industri tersebut dalam jangka panjang."
Korea Selatan, lanjut dia, memiliki modal pengalaman yang cukup besar untuk ditawarkan kepada Indonesia. Negeri Ginseng tersebut saat ini mengoperasikan 26 PLTN yang memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan listrik nasional.
Uhm juga menekankan rekam jejak keselamatan industri nuklir Korea Selatan. Ia mengatakan negaranya tidak pernah melaporkan insiden besar dalam pengoperasian pembangkit-pembangkit tersebut.
"Kami tidak pernah melaporkan insiden besar dalam pengoperasian pembangkit-pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Korea memiliki sejarah yang panjang dan rekam jejak yang sangat baik dalam mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir secara aman," ujarnya.
Tak hanya mengandalkan pembangkit nuklir konvensional, Korea Selatan juga mengembangkan teknologi Small Modular Reactor (SMR). Teknologi tersebut menjadi salah satu bidang yang disebut Uhm sebagai keunggulan Korea dalam pengembangan energi nuklir.
Menurutnya, pengalaman Korea tidak hanya berasal dari pengoperasian pembangkit nuklir di dalam negeri. Korea juga memiliki pengalaman mengembangkan pembangkit nuklir di luar negeri.
"Selain itu, bersama Republik Ceko dan Uni Emirat Arab (UEA), kami memiliki reputasi dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang kami bangun di luar negeri secara aman dan tepat waktu," ujarnya.
Dengan berbagai pengalaman tersebut, Uhm menilai Indonesia memiliki alasan untuk mempertimbangkan Korea Selatan sebagai mitra apabila nantinya memutuskan masuk lebih jauh ke sektor nuklir.
"Jika seluruh hal tersebut digabungkan, sangat masuk akal bagi Indonesia untuk melihat Korea sebagai salah satu mitra tepercaya dalam kerja sama energi nuklir ke depan," katanya.
Sikap Indonesia
Dari sisi Indonesia, pengembangan energi nuklir juga ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni hak negara untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus mendukung agenda nonproliferasi senjata nuklir.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan isu nuklir dalam pernyataan bersama Indonesia dan Korea Selatan muncul dalam lebih dari satu konteks.
"Terkait energi nuklir, jika kita kembali melihat teks pernyataan bersama, sebenarnya kata 'nuklir' disebut lebih dari sekali dalam konteks yang berbeda," kata Nabyl.
Menurutnya, konteks pertama adalah energi nuklir sebagai sumber energi alternatif. Sementara konteks kedua berkaitan dengan proliferasi senjata nuklir.
"Pertama, terkait energi nuklir sebagai sumber energi alternatif. Kedua, dalam konteks proliferasi senjata nuklir," ujarnya.
Namun, Indonesia memandang kedua isu tersebut tidak dapat dipisahkan. Kebijakan pengembangan energi nuklir untuk kebutuhan sipil, menurut Nabyl, tetap berjalan beriringan dengan komitmen Indonesia terhadap nonproliferasi senjata nuklir.
Ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia terhadap nonproliferasi nuklir juga tecermin dalam dokumen kemitraan strategis kedua negara.
Indonesia, kata Nabyl, memahami pentingnya pembatasan senjata nuklir. Pada saat yang sama, Indonesia tetap menekankan hak seluruh negara untuk mendapatkan akses terhadap teknologi nuklir apabila digunakan untuk tujuan damai.
"Sebab, terkait hal kedua, yakni nonproliferasi nuklir, yang juga ditekankan dalam dokumen kemitraan strategis, posisi Indonesia adalah bahwa meskipun Indonesia memahami pentingnya pembatasan senjata nuklir, kami tetap menekankan hak semua negara untuk memperoleh akses terhadap teknologi nuklir untuk tujuan damai," ujarnya.
Energi nuklir untuk pembangkitan listrik, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai tersebut.
"Oleh karena itu, dari perspektif kami, kerja sama dengan Korea Selatan di sektor ini dapat memenuhi kedua tujuan tersebut, terutama jika dilihat dalam kerangka Special Comprehensive Strategic Partnership ini," ujar Nabyl.
Adapun dalam pernyataan bersama tentang pembentukan Special Comprehensive Strategic Partnership (SCSP) antara Indonesia dan Korea Selatan pada April lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Lee Jae Myung mengakui bahwa transisi energi sangat penting untuk mencapai netralitas karbon, dan menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama demi mencapai bauran energi yang praktis dan seimbang.
Terkait hal tersebut kedua negara sepakat untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan nuklir.
Saat ini, PLTN telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan kapasitas sebesar 500 megawatt (MW).
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]