Pesawat Rusia Bawa Bahan Nuklir ke Tetangga RI, Dicegat Raksasa Muslim

Jakarta, CNBC Indonesia - Pakistan secara mengejutkan menolak memberikan izin wilayah udara bagi penerbangan Rusia yang membawa pasokan bahan bakar nuklir untuk Bangladesh. Insiden ini memaksa penundaan pengiriman logistik krusial tepat di saat Bangladesh tengah dihantam krisis listrik ekstrem.

Mengutip Bhaskar, Jumat (02/10/2026), bahan bakar tersebut sedianya akan dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Rooppur untuk menggerakkan mesin pembangkit listrik. Penerbangan kargo Rusia itu awalnya dijadwalkan mendarat di ibu kota Dhaka pada 24 September lalu.

Perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom, memegang kendali penuh dalam membangun PLTN Rooppur sekaligus memasok bahan bakarnya.

Penerbangan yang membawa gelombang pertama bahan bakar untuk Unit 2 itu rencananya akan mencapai Dhaka melalui rute udara Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, dan India. Segala persiapan untuk membongkar muatan di bandara telah matang, namun para pejabat Bangladesh mendadak diberi tahu bahwa Rusia gagal mengantongi izin dari Pakistan pada menit-menit terakhir.

Menteri Sains dan Teknologi Bangladesh, Fakir Mahbub Anam, menyoroti kebuntuan tersebut.

"Pakistan tidak memberikan alasan spesifik terkait penolakan izin ini," ungkapnya.

Menurut laporan The Daily Star, Rosatom merespons cepat dengan memilih rute alternatif dan memastikan pasokan akan dilanjutkan kembali mulai bulan Oktober.

"Sisa bahan bakar akan dikirim ke Bangladesh melalui tujuh penerbangan kargo terpisah hingga bulan Desember," paparnya. "Penundaan ini tidak akan memengaruhi jadwal keseluruhan proyek pembangkit Rooppur."

Di sisi lain, perwakilan Komisi Tinggi Pakistan di Dhaka berdalih bahwa pemblokiran udara ini murni merupakan persoalan teknis operasional, bukan manuver politik.

"Ini adalah masalah teknis dan prosedural," tegasnya. "Kami sangat mementingkan hubungan dengan Bangladesh, dan insiden ini harus dilihat dalam konteks teknis tersebut."

Krisis Listrik Terburuk
Insiden pencegatan ini memperparah penderitaan Bangladesh yang tengah berjuang menghadapi krisis pasokan energi yang sangat parah. Pemadaman listrik di kawasan perdesaan dilaporkan berlangsung hingga 10 hingga 16 jam sehari, sementara wilayah perkotaan juga mengalami pemadaman berkali-kali. Kesenjangan besar antara pasokan dan permintaan membuat kekurangan listrik melonjak melampaui 3.500 Megawatt (MW) beberapa kali pada September 2026.

Defisit ini jauh lebih buruk dibandingkan krisis tahun 2022 akibat perang Ukraina yang hanya mencatat kekurangan 2.000 MW.

Krisis ini melumpuhkan berbagai sektor vital. Di sebuah rumah sakit di Barishal, para tenaga medis terpaksa merawat pasien hanya bermodalkan nyala lampu senter akibat pemadaman panjang. Pabrik-pabrik dari sektor garmen, makanan, keramik, hingga farmasi juga terpaksa memangkas produksi mereka.

Akar malapetaka energi ini berasal dari ketergantungan historis Bangladesh pada impor gas alam yang kini melambung mahal. Ketegangan di Asia Barat imbas perang Iran telah merusak rantai pasokan gas. Penutupan Selat Hormuz, yang notabene merupakan jalur transit bagi seperlima pasokan energi dunia, telah mencekik negara-negara pengimpor energi seperti Bangladesh.

Proyek Megah US$ 12,65 Miliar
Di tengah krisis tersebut, percepatan operasional PLTN Rooppur dinilai sebagai jalan keluar utama untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Proyek yang dibangun di tepi sungai Padma (sekitar 160 km dari Dhaka) ini merupakan buah dari perjanjian tahun 2011 dengan Rusia dan memakan estimasi biaya raksasa hingga US$ 12,65 miliar (Rp 225,17 triliun).

Konstruksi yang digarap Rosatom sejak 2017 ini sejatinya telah tertinggal dua tahun dari jadwal akibat hantaman pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Namun, pemuatan bahan bakar akhirnya berhasil dimulai pada Unit 1 di bulan April lalu, disusul oleh fase pengujian akhir pada bulan Agustus.

Jika semuanya berjalan sesuai jadwal dan tidak ada lagi pemblokiran logistik, fasilitas ini akan menyalurkan sekitar 300 MW listrik dari Unit 1 ke jaringan kelistrikan nasional secara uji coba pada bulan Oktober. Pembangkitan listrik komersial diharapkan dapat mengudara secara penuh pada bulan Desember mendatang.

Jika target tersebut terealisasi, Bangladesh akan resmi dinobatkan sebagai negara ke-33 di dunia yang mampu memproduksi tenaga nuklir.