Prabowo Copot-Ganti Menteri, 2 Pengusaha Ingatkan Hindari Masalah Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih dalam reshuffle kali ketujuh yang dilakukan pada hari Kamis (1/10/2026). Sejumlah posisi strategis di sektor ekonomi ikut berubah di sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Termasuk Menteri Perindustrian yang kini dijabat M Sarmuji, serta posisi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipercayakan kepada Bahlil Lahadalia merangkap jabatan.

Pergantian tersebut mendapat perhatian dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, hal terpenting bagi pelaku usaha bukan semata-mata siapa pejabat yang menduduki posisi tersebut, melainkan bagaimana pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan dan kepastian regulasi.

"Pergantian maupun penyesuaian susunan kabinet merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Dari perspektif dunia usaha, yang paling penting bagaimana stabilitas, kontinuitas kebijakan yang sudah baik, kepastian regulasi, serta efektivitas koordinasi dan eksekusi pemerintahan tetap terjaga setelah pergantian tersebut," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, kepastian menjadi faktor penting bagi dunia usaha lantaran keputusan bisnis seperti investasi, ekspansi kapasitas produksi, hingga penciptaan lapangan kerja dibuat dengan perhitungan jangka menengah dan panjang.

Karena itu, Shinta berharap proses transisi setelah reshuffle berlangsung cepat dan tidak menciptakan jeda dalam pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi yang telah berjalan.

Shinta juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas kementerian. Pasalnya, berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan sejumlah sektor sekaligus.

"Pergantian pejabat juga perlu menjadi momentum untuk semakin memperkuat koordinasi lintas kementerian. Banyak persoalan dunia usaha saat ini bersifat lintas sektor, mulai dari investasi, industri, perdagangan, energi, fiskal, hingga ketenagakerjaan," ujarnya.

"Karena itu, konsistensi arah kebijakan dan koordinasi antarinstansi menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri," lanjut dia.

Jangan Ubah-Ubah Aturan

Shinta menyebut terdapat sejumlah agenda yang perlu segera dijaga kesinambungannya oleh para menteri baru. Salah satunya menjaga daya beli dan permintaan domestik yang masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat daya saing sektor riil dan industri. Hal ini mencakup kepastian pasokan dan harga energi, ketersediaan bahan baku, efisiensi logistik, akses pembiayaan, hingga kebijakan perdagangan yang mampu mendukung peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Dunia usaha, katanya, juga menaruh perhatian pada kepastian serta penyederhanaan regulasi dan perizinan.

"Kepastian dan simplifikasi regulasi serta perizinan. Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang predictable dan implementasinya konsisten. Perubahan kebijakan yang terlalu sering atau implementasi yang berbeda-beda dapat meningkatkan biaya dan risiko berusaha," jelas Shinta.

Shinta menegaskan agenda yang sudah berjalan, mulai dari hilirisasi, industrialisasi, peningkatan investasi, perluasan ekspor, hingga penciptaan lapangan kerja, perlu dilanjutkan tanpa kehilangan momentum.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa juga meminta pergantian pejabat tidak membuat program pemerintah yang sudah berjalan kembali ke titik awal.

"Dengan cukup banyaknya perubahan pada posisi menteri maupun menteri koordinator belakangan ini, kami berharap koordinasi antar kementerian justru semakin kuat. Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi, karena keputusan investasi biasanya memiliki horizon jangka panjang," kata Erwin, dihubungi terpisah.

"Jangan sampai pergantian pejabat menyebabkan program yang sudah berjalan baik harus dimulai kembali dari awal, atau terjadi perubahan kebijakan yang terlalu sering," sambungnya.