Bongkar Pasang Menteri Era Prabowo, Apa Efeknya ke Ekonomi RI?
Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle pada Kabinet Merah Putih untuk kesekian kalinya. Bongkar pasang menteri sudah dilakukan 7 kali dalam dua tahun demi janji kampanye bisa terpenuhi sampai akhir periode.
Ekonom Senior dan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menyebut banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pejabat baru. Salah satunya adalah pembenahan industri.
Didik mencatat sektor industri terus menurun selama dua tahun terakhir. Kuartal II-2025 hingga kuartal II-2026 tingkat pertumbuhan sektor industri terus merosot dari 5,48% menjadi hanya 4,5%. UU APBN 2027, kata Didik juga tidak memberikan signal dorongan khusus terhadap industri sebagai penopang ekonomi yang paling besar.
"Dengan demikian perekonomian sulit diharapkan tumbuh 6 persen apalagi menuju 7 persen," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mencantumkan kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan meningkat dari baseline 18,67% menjadi 21,9% pada 2029. Menurut Didik, tidak ada kebijakan yang mendorong ke arah target tersebut dalam dua tahun terakhir.
"Target ini sudah pasti mustahil bisa dicapai jika kebijakan ekonomi dan industri tidak berubah alias berjalan as usual," jelasnya.
Pemerintah Indonesia, lanjut Didik sudah melewatkan banyak momentum dan peluang. Data yang memprihatinkan ketika PMI Manufaktur beberapa kali turun ke bawah level 50.
"Bagaimana strategi dan kebijakan yang seharusnya dilakukan ke depan dengan penyegaran menteri perindustrian yang baru? Jawabannya mutlak tidak menjalankan kebijakan as usual seperti selama dua tahun ini. Kebijakan yang berjalan justru menghasilkan sektor industri yang semakin lemah dan tidak bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," papar Didik.
Didik menilai APBN sulit memberikan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ke depannya. Total belanja Rp4.106,3 triliun banyak dihabiskan untuk operasional dan pembayaran utang dan cicilan.
"Jika tidak ada perubahan kebijakan dari sektor ini,maka jangan harap ekonomi bisa tumbuh sampai 7-8%. Lupakan cita-cita pemerintah yang berjanji kepada rakyat untuk mendorong ekonomi tumbuh 7-8 persen," pungkasnya.
(chd/mij) [Gambas:Video CNBC]