Inflasi September Tembus 3,28%, Dompet Warga RI Aman?
Bogor, CNBC Indonesia - Wakil Menteri keuangan Juda Agung merespons inflasi Indonesia yang semakin mendekati batas atas target 3,5% pada September 2026.
Dirinya menjelaskan bahwa inflasi saat ini, yang masih berada di dalam sasaran target, belum tentu memiliki dampak signifikan kepada daya beli masyarakat.
"Kalau inflasi itu Masih di dalam target range, artinya itu belum terlalu berdampak kepada daya beli. Belum terlalu berdampak pada decision making orang Di dalam belanja karena masih terjaga. Itulah inflasi yang ideal," ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi umum antar tahun mencapai 3,28% pada September 2026, naik dari Agustus 3,19%.
Inflasi secara tahunan terjadi karena ada kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,37% dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,77%.
Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,24 persen dan kelompok transportasi sebesar 4,84 persen.
BPS juga mencatat inflasi kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,81 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,43 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,70 persen.
Wamen Juda mengatakan bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan lain untuk mengendalikan inflasi dalam sasaran target 1,5%-3,5%.
"Kalau pemerintah termasuk Kementerian Dalam Negeri terus bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi ini," ujarnya saat jumpa media di Bogor, Kamis (2/10/2026).
Juda menjelaskan bentuk konkret kerja sama dengan Bank Indonesia misalnya membentuk Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menilai inflasi September 2026 sebesar 3,28% (year on year/yoy) masih dalam level yang sehat.
"Jadi menunjukkan gerak ekonomi masyarakat itu bergerak. Dan eh kalau kita lihat jenis-jenis barangnya, yang namanya inflasinya menurut saya sangat sehat," kata Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026)
Meski ada kenaikan, Suahasil menilai inflasi tersebut masih dalam batas asumsi yang diperhitungkan pemerintah sejak awal tahun.
"Di angka 3,28% itu angka yang sangat-sangat kita comfortable karena ada di dalam range target inflasi kita," jelasnya.
Bergeraknya ekonomi juga didukung oleh data PMI Manufaktur mencapai 52,4 atau tertinggi dalam tujuh bulan. "Yang berarti adalah angka yang menunjukkan para industri ini mulai membeli barang karena ingin ekspansi produksi," kata Suahasil.
Begitu juga dengan neraca perdagangan yang kembali mencetak surplus US$3,5 miliar. "Nah ini adalah indikasi-indikasi yang baik. Eh fundamental ekonomi kita, resiliensi perekonomian kita itu terlihat, gerak ekonominya terlihat dalam angka-angka statistik," pungkasnya.
Tantangan Meredam Inflasi RI
Kepala Riset Ekonomi Makro dan Market Permata Bank Faisal Rachman mengingatkan dari sisi domestik, kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan jumlah uang beredar, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan permintaan pangan dan menciptakan risiko kenaikan inflasi pangan.
"Risiko tersebut dapat semakin besar apabila terjadi fenomena El Niño ekstrem atau yang disebut "Godzilla El Niño", yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan mendorong kenaikan harga pangan," katanya, dikutip Jumat (2/10/2026).
Di sisi lain, harga energi global yang tetap tinggi menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggunakan kebijakan fiskal sebagai peredam guncangan ekonomi. Kebutuhan untuk mempertahankan harga energi domestik pada tingkat yang terjangkau dapat menjadi semakin mahal bagi pemerintah.
"Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko rambatan (pass-through) kenaikan harga energi ke inflasi energi dan transportasi," tegas Faisal.
Dari sisi eksternal, lanjutnya, risiko inflasi impor masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian yang berlanjut terkait ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Faktor-faktor tersebut telah menciptakan sentimen risk-off, membatasi arus masuk modal asing, serta meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Faisal melihat tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan relatif tinggi hingga akhir 2026, seiring melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan dominasi arus modal jangka pendek, terutama yang masuk ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Arus modal tersebut berpotensi berbalik keluar dengan cepat apabila The Fed mengambil sikap yang lebih agresif (hawkish) dibandingkan perkiraan pasar," katanya.
Pelemahan rupiah, lanjutnya, akan meningkatkan inflasi impor dan menaikkan biaya bahan baku impor. Risiko ini sudah mulai tercermin pada inflasi sisi penawaran (supply-side inflation) yang saat ini lebih tinggi dibandingkan inflasi sisi permintaan (demand-side inflation).
Tentunya, kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya kemungkinan bahwa kenaikan biaya produksi, terutama untuk bahan baku impor, akan diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.
"Dengan asumsi pemerintah tetap mempertahankan harga energi bersubsidi pada level saat ini, inflasi umum (headline inflation) diperkirakan mencapai sekitar 3,13% pada akhir 2026, lebih tinggi dibandingkan 2,92% pada 2025," ujar Faisal.
Namun, apabila ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin meningkat sehingga menyebabkan harga energi global tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, serta dampak El Niño terhadap harga pangan lebih besar dari perkiraan, maka inflasi berpotensi melampaui proyeksi saat ini.
(ras/haa)