Pengusaha Takut Kolaps, Buru-Buru Pakai Robot Otomatis di Pabrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri alas kaki Indonesia menghadapi tekanan biaya yang semakin besar di tengah persaingan pasar ekspor. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha mulai mengandalkan efisiensi dan teknologi untuk mempertahankan bisnis.

Pengusaha pun semakin mengandalkan tenaga robot alias mesin-mesin otomatis untuk menggerakkan lini produksi di pabrik. Demi menekan biaya-biaya, termasuk biaya tenaga kerja. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto mengatakan perusahaan tidak memiliki banyak pilihan ketika biaya ketenagakerjaan terus meningkat. Berbeda dengan pekerja yang dapat menyampaikan tuntutan melalui aksi massa, perusahaan harus mencari cara lain agar kegiatan usaha tetap berjalan.

"Salah satu kelemahan pengusaha tidak bisa demo. Tapi kita otomatis akan bertahan dengan cara apa? Mempercepat otomatisasi, mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karena di sepatu orientasinya itu ekspor semua," kata Harijanto di kantor Apindo dikutip Kamis (1/9/26).

Tekanan biaya tersebut menjadi semakin berat karena industri alas kaki Indonesia sangat bergantung pada pasar global. Produk yang dihasilkan harus bersaing dari sisi harga sekaligus memenuhi tuntutan produktivitas dan standar pembeli internasional.

"US$8 miliar ekspor, 99 persen itu adalah sepatu olahraga, sneakers. Sehingga labor cost kita saat ini sudah mencapai sekitar 25-30 persen. Jadi kalau terus naik seperti ini terus, sudah pasti akan kolaps," ujarnya.

Ruang untuk mengompensasi kenaikan biaya juga terbatas karena peningkatan produktivitas tidak bisa dilakukan secara instan. Perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan biaya dengan kemampuan produksi agar margin usaha tidak terus tergerus.

"Karena produktivitas itu hanya bisa naik setiap tahun itu hanya sekitar maksimum 2 persen. Lalu adjustment dari bayar, dari bayar asing itu paling maksimum sekitar 2-3 persen. Jadi daya tahannya pasti akan rentan sekali," katanya.

Harijanto juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang justru membuat industri manufaktur semakin kehilangan daya saing. Menurut dia, dampaknya tidak hanya akan dirasakan perusahaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.

Pekerja Magang Lulusan Sekolah Tinggi

Ia menilai kondisi pasar kerja saat ini sudah menunjukkan adanya perubahan. Perusahaan mulai menerima peserta magang dengan latar belakang pendidikan tinggi, sementara kesempatan kerja di industri menjadi semakin kompetitif.

"Jadi menurut saya ini yang harus disadari oleh pemerintah bahwa sangat berbahaya sekali mengembalikan ini menjadi Undang-Undang 13. Karena Undang-Undang itu sudah tidak terbukti, tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi ataupun lapangan kerja. Selama 23 tahun, kontribusi manufaktur terhadap GDP itu turun drastis, yang tadinya 28 persen sekarang tinggal 18 persen," ujarnya.

Persaingan investasi juga menjadi perhatian karena produsen alas kaki memiliki banyak pilihan negara untuk mengembangkan kapasitas produksi. Indonesia harus menjaga daya tariknya ketika negara-negara lain mulai membuka diri untuk menerima investasi industri.

"Vietnam sudah mencapai titik optimal, dia hanya bisa pindah ke Indonesia. Tapi kalau RUU-nya tidak akomodatif pasti dia akan pindah ke negara lain. Dan negara yang sudah membuka diri adalah Laos. Bayangkan kalau kita nanti sudah kalah dengan Vietnam, kalah dengan Kamboja, kalah dengan Laos. Negara sebesar kita. Saya kira regulasi kita yang harus kita perbaiki," pungkas Harijanto.