Kronologi Skandal Manchester City hingga Peran Pangeran Arab

Jakarta, CNBC Indonesia - Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Dalam putusan inti setebal 40 halaman yang baru dipublikasikan, komisi independen menemukan sejumlah skema pendanaan yang disebut sebagai transaksi "palsu" atau sham, termasuk kesepakatan sponsor bernilai besar dari perusahaan-perusahaan Abu Dhabi.

Mengutip laporan The Guardian, Rabu (30/9/2026) putusan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana City membiayai ambisi besar klub setelah dibeli anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi, Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, pada 2008.

Saat mengambil alih City, Mansour memiliki "rencana ambisius" untuk mengembangkan klub. Namun, kondisi keuangan saat itu dinilai belum mampu menopang target tersebut.

"Klub menyadari sejak awal kepemilikan [Mansour] bahwa dana yang sangat besar akan dibutuhkan jika langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan ... ambisi tersebut ingin dipenuhi," tulis komisi.

Pada awalnya, kebutuhan dana tambahan dipenuhi melalui suntikan modal dari Mansour atau yang disebut sebagai owner equity. Namun, model tersebut kemudian dinilai tidak bisa terus dipertahankan.

Komisi menyatakan "Klub menyadari bahwa [hal ini] bukanlah model yang berkelanjutan", dan karena modal pemilik tidak diperhitungkan dalam aturan financial fair play, City "perlu mengembangkan operasi komersialnya".

Salah satu jalan yang dipilih adalah "mencari kesepakatan sponsor bernilai tinggi di Uni Emirat Arab secara umum dan di Abu Dhabi secara khusus".

Dari sinilah muncul skema yang oleh komisi disebut sebagai "Disguised Funding Scheme" (DFS) atau skema pendanaan terselubung.

Nilai sponsor konvensional dinilai tidak akan cukup untuk memenuhi ambisi City sekaligus mencegah klub mengalami kerugian finansial. Karena itu, klub menggunakan mekanisme berbeda.

"Klub akan membuat perjanjian sponsor dengan sponsor-sponsor Abu Dhabi yang mencantumkan [biaya] substansial jauh di atas nilai pasar yang wajar. Namun, sponsor tidak berkewajiban membayar biaya sponsor yang tercatat tersebut, dan tidak akan melakukannya," kata penjelasan komisi tersebut.

Sponsor hanya membayar sebagian kecil dari nilai yang tercantum. Komisi menyebutnya sebagai "base sum" atau pembayaran dasar.

Sementara itu, sisa nilai kontrak, yang disebut "tagged sum", dibayarkan oleh Mansour atau setidaknya perusahaan yang dibentuk untuk mengendalikan City, Abu Dhabi United Group (ADUG).

Menurut komisi, DFS memungkinkan City melaporkan bahwa "pendapatan komersialnya dari perjanjian sponsor Abu Dhabi (dan dengan demikian pendapatannya secara umum) jauh, jauh lebih besar daripada kenyataannya".

Skema itu juga memungkinkan klub "menyembunyikan dari pihak ketiga besarnya kontribusi modal yang sebenarnya diberikan ADUG kepada klub".

Atas dasar tersebut, komisi menyimpulkan, "Masing-masing perjanjian sponsor Abu Dhabi tersebut adalah sebuah kepalsuan."

City sebelumnya membantah tuduhan tersebut. Klub berargumen seluruh uang memang dibayarkan oleh para sponsor. Namun, menurut pembelaan City, sponsor dari waktu ke waktu membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah Abu Dhabi dan kantor putra mahkota untuk memenuhi kewajiban sponsor mereka.

Dengan demikian, City berpendapat bahwa meskipun pemerintah Abu Dhabi memberikan uang kepada para sponsor, klub tidak terlibat dalam proses tersebut.

Besarnya dana yang menjadi persoalan juga sangat signifikan. Dalam sembilan musim yang menjadi objek penyelidikan, yakni sejak 2009-10 hingga 2017-18, City mencatat pendapatan sponsor dari perusahaan-perusahaan berbasis Abu Dhabi sebesar 949,94 juta poundsterling.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya 119,25 juta poundsterling yang benar-benar dibayarkan sebagai "base fee". Sisanya, sebesar 830,69 juta poundsterling, merupakan "tagged sums" yang dibayarkan ADUG kepada klub.

Sejumlah perkiraan menyebut nilai 830 juta poundsterling tersebut setara dengan sekitar 30% pendapatan City selama periode yang diperiksa. Nilainya bahkan lebih besar dibandingkan total pendapatan sebagian besar rival City di Premier League.

Nilai pendanaan tersebut juga meningkat tajam dari tahun ke tahun. Pada musim 2009-10, komisi mencatat "tagged sums" yang dibayarkan ADUG sebesar 22,5 juta poundsterling. Angka tersebut melonjak menjadi 134,73 juta poundsterling pada 2017-18, yang menjadi nilai tertinggi selama periode penyelidikan.

Temuan mengenai skema pendanaan tersebut kemudian berdampak pada tuduhan lain terhadap City.

Komisi membagi dakwaan menjadi empat kelompok. Setelah kelompok pertama, yang berkaitan dengan penyampaian informasi keuangan secara akurat, dinyatakan terbukti, efek domino pun terjadi.

Kelompok dakwaan kedua dan ketiga berkaitan dengan kewajiban City mematuhi aturan keuangan UEFA dan Premier League. Ketika "tagged sums" dikeluarkan dari laporan keuangan, komisi menyatakan City gagal memenuhi kedua aturan tersebut "di setiap musim" yang menjadi bagian dari dakwaan.

Penyampaian informasi keuangan yang tidak akurat juga membuat City melanggar kelompok dakwaan keempat yang berkaitan dengan "kewajiban untuk bekerja sama" dengan Premier League.

Namun, komisi menemukan persoalannya tidak berhenti di sana. City disebut telah "melakukan upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menggagalkan penyelidikan Premier League" serta "mereka-reka" penjelasan mengenai DFS jauh setelah kejadian untuk mengaburkan dan menyembunyikan kenyataan.

Perilaku sejumlah saksi yang dihadirkan City selama persidangan juga mendapat sorotan keras dari komisi.

"Kesaksian yang diberikan oleh sejumlah saksi fakta penting yang dihadirkan untuk memberikan keterangan atas nama klub adalah palsu dalam sejumlah hal penting," tulis komisi.

Komisi menilai sebagian pernyataan palsu tersebut dilakukan secara sengaja.

"Beberapa dari saksi fakta tersebut memberikan kesaksian dalam persidangan yang mereka tahu tidak benar dan karena itu mereka telah berlaku tidak jujur," demikian bunyi putusan.

Putusan itu juga mengungkap bahwa apabila City dinyatakan bersalah, Premier League telah menyimpan hak untuk menantang "tindakan tambahan dan mungkin lebih serius dalam hal tidak bekerja sama" yang berkaitan dengan perilaku klub selama penyelidikan liga.

Selain persoalan sponsor, City juga dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran lain yang lebih kecil.

Pembayaran lebih dari 15 juta poundsterling kepada tiga mantan karyawan, yang tidak dicatat dalam kontrak kerja melainkan melalui perjanjian konsultasi, terbukti dilakukan. Mereka dipahami termasuk Roberto Mancini dan Yaya Touré.

Komisi juga menyatakan skema yang dikenal sebagai "Fordham arrangement" merupakan kepalsuan lainnya. Dalam skema itu, City menjual hak citra pemain kepada pihak ketiga yang menurut komisi "pada kenyataannya tidak lebih dari kedok bagi ADUG".

Satu-satunya tuduhan yang tidak terbukti terhadap City berkaitan dengan salah satu bagian dari kewajiban klub untuk bertindak "dengan itikad baik sepenuhnya" terhadap Premier League.

Proses hukum antara City dan Premier League sendiri berlangsung sengit. Komisi menyebut kasus tersebut "diperdebatkan dengan sangat keras" oleh kedua pihak.

City diketahui sempat berusaha menolak penyelidikan Premier League, keputusan liga untuk mendakwa klub, hingga keputusan untuk membawa dakwaan tersebut ke proses persidangan.

Putusan akhirnya dipublikasikan setelah salah satu pihak gagal mempertahankan kerahasiaannya.

"Proses ini sepanjang waktu berlangsung dengan pertarungan yang sangat sengit di kedua belah pihak," kata komisi. "Kami sama sekali tidak bermaksud menjadikannya sebagai kritik terhadap salah satu pihak; ini hanyalah fakta. Tidak ada satu pun batu yang tidak dibalik."

Sengitnya proses tersebut turut membuat perkara ini berkembang menjadi proses hukum yang sangat besar. Putusan baru dapat diterbitkan lebih dari dua tahun setelah persidangan dimulai.

Komisi mengatakan dokumen bukti yang diajukan mencapai "ribuan halaman, ribuan halaman", sementara kumpulan dokumen utama mencapai "puluhan ribu" halaman. Bahkan, indeks dokumen yang digunakan dalam persidangan mencapai 1.000 halaman.

"Kami membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada yang kami inginkan, dan jauh lebih lama daripada yang kami perkirakan ketika persidangan berakhir, untuk menghasilkan keputusan kami," tulis komisi. "Hal itu patut disesalkan."

Perkara ini belum sepenuhnya berakhir. Manchester City disebut berencana mengajukan banding atas putusan tersebut sebelum Jumat. Sementara itu, komisi independen masih harus bersidang untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada klub.

City sendiri tetap membantah telah melakukan pelanggaran. Klub menyatakan akan mengajukan banding dengan alasan putusan tersebut mengandung "kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip maupun fakta, dan karena itu tidak dapat dipercaya".

CEO City Ferran Soriano juga menyampaikan sikap klub melalui sebuah video kepada para karyawan. Ia menyebut putusan bersalah tersebut didasarkan pada "teori konspirasi Premier League".