Drama Menteri: Sudah Mau Mundur, Kini Malah Pilih Bertahan
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke memutuskan untuk menunda sementara pengunduran dirinya. Arah baru ini diambil pada Selasa (29/9/2026), di mana Loke dan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim sepakat bahwa hal itu baru akan berlaku efektif ketika Najib Razak, mantan PM yang juga tersangka skandal korupsi 1MDB, memulai masa tahanan rumahnya.
Mengutip Channel News Asia, Kamis (1/10/2026), langkah strategis ini dinilai oleh para analis sebagai upaya yang diperhitungkan secara matang untuk membatasi gangguan pada kabinet dan memastikan kelangsungan deretan proyek infrastruktur transportasi utama.
Keputusan ini juga memberikan ruang bernapas bagi Anwar, sementara partai United Malays National Organisation (UMNO) yang menaungi Najib terus melakukan penggalangan dana massa (crowdfunding) untuk membayar denda pengadilan sebesar 50 juta ringgit (Rp 219 miliar).
Sebelumnya, diketahui Loke sudah berniat untuk mengundurkan diri setelah Yang di Pertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim, memberikan keringanan hukuman bagi Najib. Loke menilai putusan itu tak sesuai dengan semangat antikorupsi yang diusung partainya.
Tarik Ulur Politik & Reputasi Partai
Para pengamat menilai Loke saat ini memiliki sangat sedikit ruang untuk menarik kembali keputusannya, yang pada dasarnya dibuat oleh Partai Tindakan Demokratik (DAP) sejalan dengan sikap antikorupsi mereka. Gagal mengundurkan diri begitu syarat tahanan rumah Najib terpenuhi dinilai akan sangat merusak kredibilitas DAP.
Loke yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DAP, pertama kali mengumumkan niatnya untuk mundur pada 19 September lalu usai rapat komite eksekutif pusat partai, di tengah tekanan hebat pasca-kekalahan elektoral di Sabah, Johor, dan Negeri Sembilan.
Direktur Eksekutif lembaga riset Ilham Centre, Hisommudin Bakar, memandang bahwa pengumuman awal Loke terasa sangat tergesa-gesa.
"Ini mungkin dimaksudkan sebagai sinyal kepada pemilih ras China bahwa DAP adalah partai yang berpegang pada prinsipnya dan bahwa mereka dapat terus menaruh kepercayaan kepadanya," tuturnya.
"Jika Loke sudah memutuskan sejak awal bahwa ia akan mundur karena pengampunan Najib, maka tidak ada kebutuhan untuk melampirkan syarat lebih lanjut terkait hal itu."
"Hal itu berisiko membuat DAP terlihat tidak serius dan seluruh episode ini hanyalah sandiwara politik," pungkas Bakar.
Sementara itu, PM Anwar pada hari Selasa mempertanyakan besarnya sorotan terhadap pengunduran diri menterinya di tengah masalah rasuah yang jauh lebih mendesak.
"Apa masalahnya dengan Anthony Loke? Masalah utamanya adalah korupsi, perampokan, dan pencurian dana publik," ucapnya.
"Isu-isu tersebut tidak diangkat, tetapi orang-orang terus bertanya mengapa orang ini mengundurkan diri."
Peneliti senior Akademi Nusantara untuk Riset Strategis, Azmi Hassan, menyetujui bahwa perubahan sikap Loke yang tiba-tiba menunda kepergiannya telah mengundang ejekan tajam dari publik.
"Musuh politik DAP sudah mengolok-olok tawaran pengunduran dirinya sejak awal, jadi mereka tidak mungkin berhenti sekarang," ungkapnya.
Nasib Megaproyek Transportasi
Di sisi lain, para pakar transportasi sepakat bahwa kepergian Loke tidak akan berdampak masif pada proyek jangka pendek, seperti Rapid Transit System (RTS) Link Johor Bahru-Singapura serta East Coast Rail Link (ECRL) sepanjang 665 km, yang keduanya dijadwalkan beroperasi komersial pada Januari tahun depan.
Profesor madya di Departemen Ekonomi National University of Singapore (NUS), Timothy Wong, menyebut proyek tersebut sudah sangat matang.
"Proyek-proyek ini telah dikerjakan sejak lama, bahkan sebelum masa Anthony Loke sebagai menteri, dan yang terpenting, hampir selesai sehingga kekosongan atau menteri baru tidak mungkin mengubah lintasan sisa dari proyek-proyek ini," paparnya.
Peneliti senior di Pusat Keunggulan Industri Kereta Api Universiti Tun Hussein Onn, Nor Aziati Abdul Hamid, turut meyakini bahwa proyek RTS dan ECRL yang sudah masuk tahap pengujian akan cukup kebal dari guncangan politik. Kendati demikian, proyek yang belum memiliki kontrak seperti Autonomous Rapid Transit (ART) Johor dan Jalur LRT Mutiara di Penang dinilai paling berisiko tinggi terkena imbasnya.
"Proyek yang belum disetujui atau didanai paling bergantung pada kemauan politik dan itu yang paling mudah untuk ditunda," kata Abdul Hamid.
"Tanpa Loke di pucuk pimpinan kementerian, tidak jelas apakah proyek tersebut akan terus diberikan prioritas yang sama," tutur Wong.
Kandidat Pengganti dan Perspektif Hukum
Kepergian Loke diproyeksikan dapat memicu sejumlah perubahan portofolio kabinet, meskipun para analis tidak memperkirakan adanya perombakan besar-besaran. Analis politik University Malaysia Sabah (UMS), Syahruddin Awang Ahmad, menilai Anwar kemungkinan akan membiarkan portofolio itu kosong sementara atau mengisinya dengan kandidat DAP lain demi mempertahankan formula kuota koalisi partai yang stabil.
Kandidat penerus potensial dari kubu DAP mencakup Menteri Pengembangan Wirausaha dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Nga Kor Ming.
Dari kacamata hukum, para ahli berpendapat bahwa pengunduran diri Loke secara teknis sama sekali tidak memerlukan persetujuan Anwar. Pengacara konstitusi Joshua Wu mencatat bahwa Pasal 43 Konstitusi Malaysia tidak secara eksplisit merinci apakah seorang menteri memerlukan izin perdana menteri untuk mundur.
"Karena tidak ada ketentuan tegas dalam Konstitusi Federal yang mengharuskan pengunduran diri menteri 'dengan persetujuan PM' atau 'setelah diterima oleh PM', saya cenderung pada pandangan bahwa pengunduran diri menteri adalah sepihak," tegasnya.
Pengacara Andrew Khoo juga sependapat bahwa pucuk pimpinan pemerintahan tidak memiliki kuasa penuh untuk menahan kepergian menterinya.
"Sebagai perdana menteri dan pemimpin pemerintah koalisi, Anwar mungkin mencoba membujuk Loke untuk menarik pengunduran dirinya," ucapnya.
"Namun pada akhirnya, perdana menteri tidak dapat memaksanya untuk tinggal. Jika Loke bersikeras untuk mundur, Anwar harus menerimanya."
(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]