Pemerintah Mulai Daftar Ulang Penerima Bansos, Target 2027 Rampung

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai melakukan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) secara digital. Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan registrasi ulang bansos digital ini dilakukan untuk memberikan kesempatan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Registrasi ulang digitalisasi bansos ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar, kalau memang menginginkan mendapatkan bansos," kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Gus Ipul menekankan, penyaluran bansos saat ini masih belum tepat sasaran, sehingga dengan adanya registrasi ulang ini, penyaluran bansos ke depannya bisa lebih tepat sasaran.

"Registrasi ulang juga dilakukan karena ditengarai sebagian tidak tepat sasaran, jadi kami beri kesempatan bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan," terang Saiful.

Sementara itu Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan registrasi ulang ini dilakukan atas dasar keadilan dan supaya penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

"Arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto), agar membawa keadilan, Presiden kita rencanakan roll out dari teknologi perlindungan sosial (perlinsos) ini tetap di Oktober 2026, tapi semoga bisa berjalan penuh awal 2027, semoga akhir 2026, kita bisa dapat semua daftar penduduk yang memang benar-benar membutuhkan bansos," kata Luhut.

Nantinya, penduduk yang ingin mendapatkan bansos bisa mendaftarkan diri melalui agen-agen dari kementerian, lembaga, TNI-Polri, dan ASN.

"Kami kerahkan dari TNI-Polri, kementerian, lembaga, badan, dan lain-lain supaya menjadi agen-agen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bansos bisa mendaftar kepada agen-agen ini," ujar Luhut.