Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, 60% ke Kantong Orang Mampu
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) banyak yang belum tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bansos.
Tito mengatakan dalam uji coba program perlindungan sosial (perlinsos) di Banyuwangi Jawa Timur, hampir 67% masyarakat mampu mendapatkan bansos. Sedangkan 40% masyarakat kurang mampu justru tidak mendapatkan bansos.
"Berdasarkan hasil uji coba perlinsos pertama kali di Banyuwangi, Ada yang tidak tepat sasaran lebih kurang 60%, hampir 67%, sementara ada lebih kurang 40% yang berhak tapi enggak mendapat bansos," kata Tito dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan registrasi ulang penerima bansos, melalui program digitalisasi program perlindungan sosial. Masyarakat masih bisa menyanggah jika memang layak mendapatkan bansos.
"Masih boleh disanggah," ucap Tito.
Dalam proses registrasi ulang ini, pemerintah akan mengerahkan aparat TNI-Polri, ASN di kementerian dan lembaga, serta perangkat daerah dalam rangka sosialisasi dan membantu masyarakat untuk melakukan registrasi bansos.
Selain itu, pemerintah juga akan mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem seperti menggunakan biometrik untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
"Kita akan mengintegrasikan data dari Dukcapil menggunakan biometrik dengan data-data kepemilikan aset, seperti tanah, mobil, dan lain-lain, jadi nantinya, ketika masyarakat ingin menerima bansos, tapi dia punya mobil, misalnya, jadi ketahuan," ujar Tito.
Dengan adanya integrasi data Dukcapil dan data aset, maka penyaluran bansos melalui digital pemerintah harap bisa lebih tepat sasaran.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]