Anggaran Program Penting Prabowo 2027 Diketok, Ini Rincian Nilainya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan DPR resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (29/9/2026). Dalam APBN tahun depan, pemerintah mengalokasikan ratusan hingga ribuan triliun rupiah untuk mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan RAPBN 2027 dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian agenda pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

"Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur dengan defisit sebesar 2,4% terhadap PDB," kata Suahasil dalam rapat paripurna DPR, Selasa (29/9/2026).

Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.445,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dipatok sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp671,2 triliun.

Suahasil menegaskan, anggaran tersebut akan menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional.

Salah satu porsi terbesar dialokasikan untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp824 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, hingga pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Ini bukan hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi, tetapi investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia," ujar Suahasil.

Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp539,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kartu sembako, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga berbagai program perlindungan masyarakat miskin dan rentan.

Pemerintah juga menganggarkan Rp195,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung target swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

"Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera," kata Suahasil.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) disepakati sebesar Rp735 triliun. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan ditujukan untuk memperkuat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Suahasil, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu program pendukung (enabler) yang mencakup total 60 program kerja.

Delapan klaster prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.

Adapun program pendukung mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 dengan inflasi tetap terjaga di level 2,5%. Asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS, sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$75 per barel.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap tingkat kemiskinan dapat ditekan ke kisaran 6%-6,5%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,3%-4,87%, serta kualitas sumber daya manusia terus meningkat.

"Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia," ujar Suahasil.