Jelang Rapat Paripurna Besok, Ini Bocoran Subsidi BBM Cs di RAPBN 2027

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI berencana untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027 pada Rapat Paripurna besok, Selasa (29/9/2026).

Adapun pengesahan RAPBN menjadi UU APBN 2027 ini merupakan tahapan terakhir setelah rapat "maraton" pemerintah dengan berbagai Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sejak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026 lalu.

Terakhir, pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati asumsi dan juga postur Rancangan Undang-Undang APBN (RUU) APBN 2027 pada Kamis lalu, 24 September 2026.

Salah satu yang disetujui yaitu terkait anggaran subsidi energi. Pemerintah bersama Banggar DPR RI telah menyepakati besaran anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 261,50 triliun.

Angka tersebut turun Rp 11,44 triliun dibandingkan usulan awal pemerintah dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp 272,94 triliun. Meski dipangkas, anggaran subsidi energi tahun depan masih lebih tinggi dibandingkan outlook realisasi 2026 sebesar Rp 227,25 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah.

"Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272.945,3 miliar," kata Said saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kamis (24/9/2026).

Rincian untuk masing-masing jenis subsidi energi sebagai berikut:

1. Subsidi jenis BBM tertentu menjadi Rp 28,34 triliun, dari usulan sebelumnya sebesar Rp 28,69 triliun

2. Subsidi jenis LPG Tabung 3 Kg Rp 103,,05 triliun dari usulan sebelumnya Rp 114,14 triliun.

3. Subsidi listrik tahun berjalan tetap Rp 117,84 triliun, tak ada perubahan dari usulan awal.

4. Subsidi listrik kurang bayar tahun 2025 tetap anggarannya sebesar Rp 12,26 triliun, sebagaimana nominal usulan awal.

Said menjelaskan, pemangkasan anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg terutama disebabkan oleh penurunan volume kuota penyaluran.

"Hal ini utamanya dipengaruhi penurunan volume LPG tabung kg dan JBT Solar. Volume BBM dan LPG masing-masing sebesar 19.561 ribu KL dan 8.000 ribu MT. Adapun subsidi tetap minyak solar ditetapkan Rp 1.000 per liter," tegasnya.

Adapun, hasil kesepakatan antara pemerintah dan Banggar DPR tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung besok, Selasa (29//9/2026).

Pengendalian Volume

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika pun mengakui target konsumsi LPG sebesar 8 juta ton tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk tahun depan.

Adapun, terkait pengaturan konsumsi LPG 3 kg, Erani mengatakan pemerintah pada dasarnya telah menjalankan mekanisme pengaturan yang berlaku dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, apabila realisasi konsumsi nantinya berada di luar asumsi yang telah ditetapkan, pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

"Pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan enggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG, terutama LPG yang masih bergantung pada pasokan impor. Salah satunya adalah memperluas penggunaan sumber energi alternatif, termasuk CNG dan kompor listrik.

"Ya seperti yang kita ketahui untuk untuk gas misalnya ada pembangunan jargas, ada pembangunan transmisi pipa, ada rencana untuk kompor gas, macam-macam lah jalannya dipakai itu," ujarnya.