Negara Asia Ini Dilanda Fenomena Krisis Dokter, 6 Loker Kosong Pelamar

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Selatan (Korsel) menghadapi persoalan kekurangan dokter di sektor layanan kesehatan publik. Sejumlah pusat kesehatan masyarakat di Seoul bahkan harus berulang kali membuka lowongan dokter karena tidak kunjung mendapatkan pelamar.

Melansir VN Express International, pusat kesehatan Distrik Mapo menjadi salah satu contohnya. Satu posisi dokter kontrak telah diiklankan sebanyak enam kali sepanjang Januari hingga Juni, tetapi tidak ada dokter yang memenuhi syarat yang melamar.

"Tidak ada yang melamar, jadi kami bersiap untuk mengiklankannya lagi," kata seorang pejabat pusat kesehatan, dikutip dari VN Express International pada Minggu (27/9/2026).

Kondisi serupa terjadi di Pusat Kesehatan Masyarakat Distrik Guro. Pusat kesehatan tersebut kembali membuka pendaftaran untuk posisi dokter spesialis penyakit dalam dengan kontrak dua tahun pada 21-23 September.

Pembukaan lowongan itu menjadi upaya keenam setelah lima kali perekrutan sejak Februari sebelumnya gagal mendapatkan dokter.

Salah satu dari dua posisi dokter spesialis penyakit dalam di fasilitas tersebut saat ini kosong. Akibatnya, satu dokter yang masih bekerja harus menangani pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh dua orang.

Fenomena kekurangan dokter juga terjadi di Distrik Jongno. Distrik tersebut baru berhasil merekrut seorang dokter pada Agustus 2026, setelah melakukan sembilan kali penugasan.

Data menunjukkan jumlah dokter di pusat kesehatan masyarakat Seoul, tidak termasuk direktur, turun 13,5% dari 156 orang pada 2022 menjadi 135 orang pada 2025.

Padahal, Seoul memiliki jumlah dokter yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Korsel. Berdasarkan data Layanan Asuransi Kesehatan Nasional yang dilaporkan Kyunghyang Shinmun, Seoul memiliki 479 dokter per 100.000 penduduk yang diasuransikan pada 2023, tertinggi di antara seluruh wilayah di Korea Selatan.

Gaji Jadi Persoalan

Salah satu persoalan utama yang membuat lowongan dokter di pusat kesehatan publik sulit terisi adalah tingkat gaji.

Distrik Guro menawarkan sekitar 83,6 juta won Korea atau sekitar US$61.600 per tahun. Angka tersebut setara sekitar 120% dari gaji minimum pegawai negeri sipil kontrak tingkat 5.

Jika pemerintah daerah ingin memberikan gaji lebih dari 120% tersebut, diperlukan peninjauan khusus oleh komite personalia setempat. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kesetaraan dengan pejabat kontrak lainnya.

Besaran tersebut dinilai sulit bersaing dengan tawaran dari rumah sakit dan klinik swasta di Seoul yang memberikan bayaran jauh lebih tinggi.

Alhasil, dokter dinilai kurang memiliki insentif untuk mengambil pekerjaan di pusat kesehatan dengan gaji sekitar 80 juta won per tahun.

Berbeda dengan Seoul, sejumlah daerah pedesaan yang kekurangan klinik swasta dan dokter kesehatan masyarakat mulai menawarkan bayaran jauh lebih tinggi. Beberapa wilayah menaikkan gaji tahunan menjadi 300-400 juta won dengan menggabungkan subsidi pemerintah pusat untuk perekrutan dokter senior dengan anggaran daerah.

Kabupaten kepulauan Sinan, misalnya, baru berhasil mengisi posisi dokter pada 1 September setelah menaikkan tawaran gaji bulanan hingga tiga kali lipat menjadi 33 juta won.

Di Seoul, sejumlah pihak bahkan mengusulkan agar profesor rumah sakit universitas yang telah pensiun direkrut untuk mengisi posisi tersebut. Namun, terdapat persoalan lain karena mereka yang menjadi petugas pusat kesehatan dengan status kontrak tetap akan kehilangan seluruh pensiun pegawai negeri sipil atau pensiun sekolah swasta selama bekerja.

Krisis tenaga dokter ini berdampak langsung terhadap beban kerja dokter yang masih bertugas.

"Bahkan ketika dokter kami yang tersisa mengeluh karena tidak bisa mengambil cuti tahunan, tidak ada yang bisa kami lakukan," kata seorang pejabat pusat kesehatan.

"Kami tahu sulit untuk merekrut dokter dengan sistem penggajian saat ini, tetapi kami tidak punya pilihan selain terus memasang iklan yang sama," sambungnya.

Padahal, pusat kesehatan masyarakat memiliki peran penting, mulai dari pencegahan penyakit menular, program kesehatan untuk anak-anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas, hingga layanan kunjungan rumah.

Sebagian besar pengguna layanan tersebut merupakan masyarakat berusia 65 tahun ke atas dan penerima manfaat penghidupan dasar.

Lee Yong-kyun, profesor adjung di Sekolah Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Yonsei, mengatakan dokter di pusat kesehatan masyarakat tidak hanya menangani pasien rentan dan penderita penyakit kronis.

Mereka juga menangani pekerjaan administratif, termasuk penanganan penyakit menular dan penanggulangan bencana.

"Permintaan akan layanan medis meningkat pesat sementara pasokan tidak mencukupi, sehingga sektor publik, yang merupakan mata rantai terlemah, adalah yang pertama runtuh," katanya.

Sejumlah ahli kemudian mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan standar gaji khusus bagi dokter di pusat kesehatan masyarakat serta memperluas insentif seperti tunjangan masa kerja.

Langkah tersebut dinilai dapat mencegah setiap distrik terus mengulang pola yang sama, yakni membuka lowongan dokter berkali-kali tanpa mendapatkan pelamar.

Selain itu, muncul pula usulan agar pemerintah menghitung kembali kebutuhan dokter di setiap wilayah untuk pekerjaan kesehatan masyarakat serta memungkinkan pemerintah daerah berbagi tenaga dokter sesuai kebutuhan.