Meramu Kebijakan Subsidi BBM Tepat Sasaran di Tengah Gejolak Dunia
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan pemerintah dalam merumuskan kebijakan subsidi energi, yakni daya beli masyarakat, kondisi fiskal negara, serta kesehatan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan energi.
Menurut Sugeng, aspek daya beli menjadi penting karena harga energi memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. Karena itu, setiap perubahan kebijakan subsidi perlu memperhitungkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi.
"Subsidi tiga hal yang harus diperhatikan. Satu daya beli masyarakat, sangat sensitif energi itu terhadap inflasi. Kedua adalah fiskal atau keuangan negara, dan ketiga yang sering dilupakan BUMN yang ditugaskan karena Pertalite misalnya bukan subsidi itu penugasan berupa kompensasi, itu ditanggung dulu oleh Pertamina baru pemerintah mengkompensasi apa yang sudah dilakukan," ujarnya.
Sugeng memandang kesehatan keuangan Pertamina perlu menjadi perhatian karena perusahaan tersebut memiliki peran strategis dalam penyediaan dan distribusi energi nasional.
Ia pun menilai apabila pembayaran kompensasi kepada Pertamina terlambat, beban keuangan perusahaan dapat meningkat dan pada akhirnya berpotensi memengaruhi kinerja serta kredibilitas perusahaan.
"Itu ditanggung dulu oleh Pertamina baru pemerintah mengompensasi apa yg sudah dilakukan. Kenapa menjadi penting? Pertamina itu satu-satunya BUMN untuk minyak untuk dipertahankan performanya," jelasnya.
Lebih lanjut, Sugeng mengatakan pembahasan mengenai subsidi juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama kebijakan tersebut yakni menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Menurut dia, terdapat perbedaan cara pandang dalam melihat subsidi. Di satu sisi, subsidi dimaksudkan untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam mengakses barang dan jasa. Namun di sisi lain, terdapat prinsip bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh barang dan jasa yang sama.
Dia menilai, apabila tujuan subsidi adalah membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, maka subsidi seharusnya diarahkan langsung kepada penerima manfaat bukan melekat pada komoditas.
"Kalau mau ada intervensi itu dinikmati oleh seluruh warga negara tapi hadirnya negra adalah kepada orang atau keluarga tidak mampu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pemerintah perlu memperkuat penggunaan data dan teknologi dalam memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Hal ini penting mengingat ruang lingkup subsidi pemerintah cukup luas, mulai dari BBM, LPG, listrik hingga berbagai bentuk subsidi di sektor pangan dan transportasi.
Ia memandang penerapan teknologi dalam penyaluran BBM bersubsidi perlu diperkuat. Menurutnya, kebijakan pembatasan harus didukung sistem yang mampu menentukan secara akurat kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi.
Ia pun mengakui bahwa setiap perubahan kebijakan subsidi berpotensi menimbulkan keberatan dari masyarakat yang sebelumnya dapat menikmati subsidi, tetapi kemudian masuk dalam kategori tidak lagi berhak menerima.
"Contoh penggunaan itu menimbulkan orang pantas tidak menerima subsidi akhirnya yang selama ini bisa menikmati dia komplain padahal pemerintah ingin subsidi tepat sasaran," ujarnya.
Misbakhun menilai, selain membangun sistem teknologi, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa subsidi merupakan fasilitas negara yang ditujukan bagi kelompok yang membutuhkan.
"Ini yang penting. Kemudian ada satu perilaku di Indonesia sering kali mobil mewah bukan dikendarai pemiliknya tapi oleh supirnya yang digaji. Ini harusnya diedukasi juga. Kemudian penggunaan teknologi bagaimana mobil dengan BPKB tertentu dan CC tertentu seharusnya Nozzle tidak keluar," ujarnya.