Eddy Soeparno Bicara Urgensi Kebut Realisasi PLTS 100 GW di New York

New York, CNBC Indonesia - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan pentingnya mempercepat realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) Indonesia melalui pembangunan proyek, penguatan jaringan listrik, kepastian regulasi, serta masuknya investasi dan teknologi dalam skala besar.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi narasumber dalam rangkaian New York Climate Week 2026 pada sesi yang diselenggarakan Climate Group dan RE100 di The Glasshouse, New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2026). Tema sesi itu adalah From Pledge to Panel: How Indonesia Can Deliver on Its 100GW Solar Ambition

Menurut Eddy, Indonesia telah memasuki tahap pelaksanaan program PLTS 100 GW. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peletakan batu pertama program tersebut secara serentak di 15 lokasi, dengan tahap awal sekitar 5,2 GWp yang saat ini memasuki proses konstruksi.

"Target 100 GW sudah bertransformasi menjadi agenda strategis pembangunan untuk mempercepat transisi energi. Ukuran keberhasilannya adalah proyek yang selesai sesuai jadwal, tersambung ke jaringan, dan menghasilkan listrik berdasarkan kontrak yang telah disepakati," ujar Eddy seperti dikutip siaran pers, Kamis (24/9/2026).

Ia mengatakan, peluang investasi energi terbarukan di Indonesia terbuka dalam skala besar. Rencana penyediaan tenaga listrik 2025 sampai 2034 membawa kebutuhan investasi sekitar US$180 miliar, dengan sekitar 73 persen kapasitas pembangkit baru terbuka bagi independent power producers. Kondisi ini memberikan ruang yang luas bagi pengembang swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan sistem kelistrikan Indonesia.

Dari sisi sumber daya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.600 GW, termasuk sekitar 3.286 GW potensi tenaga surya. Sementara kapasitas energi terbarukan yang telah dioptimalkan baru berada di kisaran 7 GW. Eddy melihat kesenjangan tersebut sebagai ruang investasi yang sangat besar.

"Gap ini merupakan peluang yang besar. Fokus kita sekarang adalah memperkuat koordinasi, memberikan kejelasan regulasi, dan menjaga konsistensi kebijakan," kata Eddy.

Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan tiga agenda utama. Pertama, membuka ruang yang lebih besar bagi modal swasta. Kedua, membangun kerangka regulasi yang mendukung corporate offtake atau pembelian listrik terbarukan oleh perusahaan. Ketiga, memperkuat dan memodernisasi jaringan listrik bersama PLN agar mampu mengakomodasi pertumbuhan pembangkit energi terbarukan.

Eddy menilai agenda tersebut memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Implementasi penuh rencana penyediaan tenaga listrik diperkirakan dapat menciptakan lebih dari 1,7 juta green jobs dan memberikan tambahan sekitar 0,1 sampai 0,7 persen terhadap pertumbuhan PDB tahunan. Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam rantai pasok mineral kritis yang dibutuhkan untuk mendukung transisi energi.

Dalam forum tersebut, Eddy menjelaskan bahwa kemitraan internasional untuk mempercepat energi terbarukan Indonesia perlu diarahkan pada tiga kebutuhan konkret, yaitu modal, teknologi dan manufaktur, serta permintaan listrik.

"Modal diperlukan untuk membiayai proyek dalam skala yang besar. Teknologi dan manufaktur dibutuhkan agar semakin banyak komponen dan kapasitas produksi yang dibangun di Indonesia. Sementara komitmen permintaan melalui kontrak listrik jangka panjang akan memperkuat kelayakan pembiayaan proyek," tutup Eddy.

(miq/miq) [Gambas:Video CNBC]