PBB Ungkap Dugaan Kejahatan Perang AS di Iran, 120 Anak Tewas
Jakarta, CNBC Indonesia - Misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Iran menyatakan memiliki dasar yang cukup untuk meyakini bahwa Amerika Serikat (AS) berada di balik dua serangan militer terhadap sebuah sekolah dan fasilitas olahraga di Iran pada Februari lalu. Serangan tersebut dinilai memenuhi unsur kejahatan perang.
Dalam laporan terbaru yang akan diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Kamis (18/9/2026), misi tersebut juga menyimpulkan bahwa aparat Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan saat menindak demonstrasi anti-pemerintah yang menewaskan banyak orang.
Laporan Independent International Fact-Finding Mission on Iran itu menelaah dua hal. Pertama, tindakan AS selama perang Iran yang pecah pada Februari. Kedua, respons pemerintah Iran terhadap gejolak nasional yang mulai terjadi pada akhir Desember tahun lalu.
Pentagon menolak memberikan komentar mengenai laporan yang disusun oleh organisasi independen tersebut.
"Investigasi kami masih berlangsung, dan saat ini tidak ada yang dapat kami umumkan," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Jumat (18/9/2026).
Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly justru mengkritik laporan tersebut. Ia mengatakan Dewan HAM PBB telah "tidak menghasilkan apapun bagi hak asasi manusia," seraya menambahkan bahwa Iran merupakan satu-satunya pihak dalam konflik saat ini yang telah melakukan kejahatan perang.
Pejabat AS sebelumnya telah mengatakan bahwa operasi militer negaranya dilakukan sesuai dengan hukum konflik bersenjata. Sementara itu, Iran secara konsisten membantah tudingan bahwa pemerintahnya melakukan pelanggaran HAM secara sistematis.
Misi pencari fakta PBB merupakan badan investigasi, bukan lembaga peradilan. Karena itu, badan tersebut tidak dapat membuka perkara pidana.
Meski demikian, temuan mereka dapat digunakan dalam penyelidikan pidana oleh pengadilan nasional maupun lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Negara-negara anggota PBB akan membahas hasil laporan tersebut ketika disampaikan dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin mendatang.
Serangan ke Sekolah
Dalam kasus serangan terhadap sekolah di Minab, para pakar PBB mengatakan mereka menemukan dasar yang cukup untuk meyakini bahwa pasukan AS bertanggung jawab atas serangan terhadap Shajareh Tayyebeh Primary School. Menurut pejabat Iran, lebih dari 150 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk sekitar 120 anak sekolah.
Misi tersebut menyimpulkan bahwa serangan itu merupakan serangan tanpa pandang bulu yang menimbulkan kematian warga sipil dan kerusakan terhadap infrastruktur sipil. Tindakan itu, menurut hukum internasional, masuk dalam kategori kejahatan perang.
Laporan tersebut menyebut kegagalan AS memperbarui informasi mengenai sekolah itu dalam basis data penargetannya, serta tidak memastikan bahwa bangunan tersebut merupakan sasaran militer, bukan sekadar bentuk kelalaian.
"Sebaliknya, AS mengarahkan serangan ke bangunan sekolah tersebut meskipun mengetahui adanya risiko besar mengenai kemungkinan mengenai objek sipil dan bertindak secara sembrono terkait kemungkinan hal tersebut terjadi."
Sekolah tersebut berada berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Pada Juni lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa "tidak ada seorang pun" yang sengaja menyerang sekolah khusus perempuan di Iran pada Februari. Trump menyampaikan hal itu dengan mengacu pada penyelidikan terhadap insiden tersebut.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa penyelidikan internal awal militer AS menunjukkan pasukan AS kemungkinan bertanggung jawab atas serangan mematikan di Minab, wilayah selatan Iran.
Pentagon kemudian meningkatkan level penyelidikan atas kasus tersebut. Namun, hingga kini hasil sementara investigasi itu belum dipublikasikan.
Para pakar PBB mengatakan sekolah yang menjadi sasaran merupakan objek sipil yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Mereka juga tidak menemukan bukti bahwa bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan militer.
Kesimpulan serupa diberikan terhadap serangan di sebuah pusat olahraga di Lamerd. Menurut laporan tersebut, serangan itu merusak sejumlah bangunan tempat tinggal dan sebuah sekolah di sekitar lokasi serta menewaskan dan melukai 22 warga sipil.
Misi PBB menyatakan serangan tersebut juga dilakukan tanpa pandang bulu sehingga memenuhi unsur kejahatan perang.
Namun, Komando Pusat AS atau U.S. Central Command dalam sebuah pernyataan pada Maret mengatakan pasukan AS tidak melancarkan serangan apapun ke Kota Lamerd pada hari tersebut.
Pelanggaran HAM
Selain menyoroti tindakan AS, laporan misi PBB juga menyoroti respons pemerintah Iran terhadap gelombang demonstrasi yang pecah pada akhir Desember tahun lalu.
Penyelidikan tersebut menemukan adanya serangan yang luas dan sistematis terhadap warga sipil oleh otoritas Iran selama aksi protes. Dugaan pelanggaran yang dicatat mencakup pembunuhan melawan hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta pembatasan berat terhadap kebebasan berekspresi.
Kelompok-kelompok HAM sebelumnya menyatakan bahwa sejumlah orang yang hanya berada di sekitar lokasi turut tewas dalam tindakan keras tersebut. Gelombang penindakan itu disebut sebagai yang terbesar sejak para ulama Muslim Syiah mengambil alih kekuasaan melalui Revolusi Iran 1979.
Pemerintah Iran menyalahkan "teroris dan perusuh" yang disebut mendapat dukungan dari kelompok oposisi di pengasingan serta musuh asing, termasuk AS dan Israel.
Misi pencari fakta PBB mengatakan tidak dapat memverifikasi jumlah korban tewas secara independen. Namun, berdasarkan penyelidikannya, jumlah korban tewas dan luka kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan angka resmi pemerintah Iran.
Data resmi yang dikutip dalam laporan menyebutkan sebanyak 3.038 orang tewas dan 25.000 lainnya mengalami luka-luka dalam gelombang demonstrasi tersebut.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]