Uang Pemda Dipangkas, Prabowo Bongkar Masalah APBD & Ongkos Politik

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengenai alasan pemerintah melakukan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, pengurangan TKD dilakukan karena selama lebih dari 25 tahun desentralisasi, masih ditemukan persoalan dalam penggunaan anggaran di daerah.

Prabowo menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.

"Jadi masalah transfer ke daerah yang kita kurangi, dalam rangka efisiensi ya. Kenyataan kan sudah berjalan sistem ini berapa? 25 tahun lebih," kata Prabowo dalam wawancara dengan media, di Hambalang, Bogor, beberapa waktu lalu (6/9/2026).

Ia mencontohkan pembagian kewenangan pendidikan dalam sistem desentralisasi. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan SMA, sementara pendidikan SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Namun, menurut Prabowo, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang tidak menggunakan anggaran sesuai tanggung jawabnya.

"Ternyata sekian puluh tahun banyak pemerintah daerah tidak, tidak menggunakan anggaran yang dia harus gunakan, bahkan dipotong di, ya di bisa dikatakan di apa disunatlah. Akibatnya banyak sekolah runtuh," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung kondisi infrastruktur daerah yang menurutnya tidak seluruhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Ia mencontohkan jalan kabupaten dan jalan provinsi yang tidak diperbaiki meskipun pembangunan dan pemeliharaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

"Tidak usah begitu. Di pemerintahan Pak Jokowi 2, 3 tahun terakhir beliau cek jalan-jalan kabupaten tidak, tidak diperbaiki. Padahal itu tanggung jawab Kabupaten kan. Jalan Provinsi tidak diperbaiki," kata Prabowo.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah pusat harus turun tangan melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

"Kalau tidak salah 2 tahun terakhir beliau terpaksa pakai inpres. Inpres. Inpres. Saya ikuti itu," lanjutnya.

Prabowo mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan efisiensi anggaran saat pemerintahannya berjalan.

Kebocoran APBN-APBD 30%

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkap perkiraannya mengenai kebocoran anggaran pemerintah.

Ia menyebut kebocoran pada APBN dan APBD diperkirakan mencapai sekitar 30%.

"Jadi kalau kita lihat waktu saya dipilih dan saya sebelum bahkan saya ambil alih. Saya sudah mengerti bahwa kebocoran dari APBN dan APBD itu ya sekitar 30%. Ya. Ya. Di sumber cash, ini sumber uang tunai bocor," ujar Prabowo.

Menurut dia, salah satu sumber persoalan berada pada pola pembelanjaan pemerintah, termasuk belanja barang.

Prabowo kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan tingginya ongkos politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

"Kenapa ya ada masalah? Karena ongkos politik terlalu mahal. Anda tahu kan Anda lebih monitor, Anda wartawan untuk jadi bupati menang kadang-kadang butuh Rp 50 miliar," katanya.

Pertanyaan pun muncul menyebut biaya untuk menjadi gubernur dapat mencapai Rp200 miliar. Prabowo membenarkan angka tersebut. Besaran ongkos politik ini otomatis harus dikembalikan, menurut Prabowo. Inilah yang membuat mereka banyak 'ngemplang' APBD.

"Rp 200 miliar. Iya. Ya, gimana dia mau kembalikan coba kalau dia tidak ngemplang APBD?" ujar Prabowo.