AHY Pantau Kawasan Kumuh RI Pakai Sistem Ini, Warga Bisa Ikutan Lapor

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan sistem berupa dashboard untuk memetakan sekaligus memantau penanganan kawasan kumuh di berbagai daerah.

AHY mengatakan dashboard tersebut nantinya tidak sekadar menjadi sistem pendataan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan program penanganan kawasan kumuh benar-benar dikerjakan sesuai kewenangan dan tahun anggaran.

"Kita harus memastikan bahwa lingkungan kita benar-benar dimonitor dan menggunakan sebuah sistem. Ini contoh yang sedang kami garap, bukan sekadar menambah dashboard baru, tetapi memang ini adalah sebuah instrumen untuk memetakan ada berapa dan di mana saja kawasan kumuh, kampung kumuh," kata AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, sistem tersebut nantinya dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program secara lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga dapat membandingkan progres penanganan kawasan kumuh antardaerah.

"Kalau kita bisa deteksi dan kita bisa kelola, termasuk nanti pada saatnya ada kebijakan, program, dan anggaran yang segera bisa kita realisasikan, maka kita harus memastikan ini berjalan dengan transparan dan akuntabel dan bisa dibandingkan," ujarnya.

AHY menegaskan, dashboard itu juga dirancang agar masyarakat dapat ikut memantau sekaligus melaporkan hasil pekerjaan pemerintah di lapangan.

Ia mencontohkan, masyarakat nantinya bisa mengecek apakah sungai yang dijanjikan untuk dinormalisasi sudah benar-benar dibersihkan, atau apakah gang dan kawasan tertentu yang masuk program penanganan sudah benar-benar ditata.

"Artinya, nanti dashboard semacam ini bisa langsung menjadi forum interaksi antara warga dengan pemerintahnya, dan sesama K/L (Kementerian/Lembaga) sehingga kita bisa memastikan daerah mana sesuai dengan tahun anggarannya, sesuai dengan kewenangannya ini pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, kemudian kita cek benar nggak dikerjakan," terang dia.

"Nanti masyarakat bisa melaporkan hasilnya: benar nggak sungai tadi sudah dinormalisasi dan dibersihkan, benar nggak ada gang kampung tertentu yang sudah dirapikan, benar tidak ada kawasan kumuh yang sudah diubah wajahnya menjadi lebih asri," sambungnya.

AHY juga mengungkapkan, sistem tersebut diharapkan dapat mendorong kepala daerah untuk bekerja lebih serius dalam menangani kawasan kumuh.

Ia mengatakan pemerintah pusat juga ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dalam penanganan kawasan kumuh.

"Biasanya para kepala daerah ini senang kalau juga dimonitor sehingga yang telah berupaya bekerja dengan baik bisa mendapatkan apresiasi," ujar AHY.

"Para kepala daerah itu senang kalau diapresiasi ketika bekerja sungguh-sungguh. Tapi juga pasti deg-degan kalau tidak bekerja sungguh-sungguh. Betul, ya?" lanjutnya.

AHY menyebut penanganan kawasan kumuh tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga. Pemerintah ingin mengubah pola pembangunan yang selama ini berjalan secara terpisah menjadi lebih terintegrasi.

"Ini adalah refleksi pembangunan infrastruktur: dari yang sifatnya terpisah, piecemeal atau masing-masing fokus pada sektornya, menjadi yang lebih terintegrasi. Jadi integrasi atau koordinasi ini sifatnya lintas sektoral. Tidak bisa PKP sendirian, tanpa PU. PU juga membutuhkan dukungan yang lainnya. Inilah yang kita butuhkan," pungkas AHY.