RI Soroti Ancaman Bencana Iklim, BRICS Diminta Tak Cuma Bahas Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto membawa isu ketahanan Indonesia menghadapi bencana dan perubahan iklim ke forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.

Dalam hari kedua KTT BRICS, Minggu (13/9/2026), Prabowo menekankan pentingnya menyatukan kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana dalam satu kerangka kebijakan.

Prabowo menyampaikan pandangan tersebut dalam sesi bertema "Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth." Berbeda dengan sesi hari pertama yang khusus diikuti negara anggota penuh BRICS, agenda hari kedua dibuka dengan melibatkan negara Partner Countries, negara-negara Outreach, hingga organisasi internasional.

Menurut pemerintah Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, berbagai capaian pembangunan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat kembali tergerus ketika menghadapi bencana alam maupun dampak perubahan iklim.

Indonesia mencontohkan bencana yang terjadi di Aceh sebagai gambaran bagaimana bencana dapat memberikan dampak besar terhadap masyarakat, infrastruktur, serta capaian pembangunan.

Di sisi lain, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi risiko jangka panjang akibat perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan air laut (sea-level rise) yang berpotensi memengaruhi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.

"Artinya, pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dan melindungi hasil-hasil pembangunan dari berbagai risiko di masa depan," demikian disampaikan dalam keterangan pemerintah.

Selain ketahanan, Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan global berlangsung secara inklusif.

Indonesia mendorong agar berbagai agenda dan inisiatif BRICS memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi maupun pembangunan.

Teknologi dan transformasi digital dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas manfaat pembangunan. Digitalisasi dapat membuka akses terhadap layanan, meningkatkan produktivitas, memperkuat konektivitas, serta menjangkau masyarakat yang selama ini belum menikmati manfaat pembangunan secara optimal.

Namun, pemerintah mengingatkan agar transformasi digital tidak justru menciptakan kesenjangan baru.

"Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Karena itu, kerja sama negara-negara BRICS dinilai dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta akses terhadap teknologi, khususnya bagi negara berkembang.

BRICS Mulai Bidik Agenda Dunia Pasca-2030

Indonesia juga mendorong BRICS mulai mengambil peran lebih aktif dalam pembahasan mengenai arah pembangunan global setelah 2030.

Hal ini menjadi penting mengingat target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 semakin dekat. Indonesia menilai BRICS perlu terlibat dalam diskusi dan proses negosiasi mengenai agenda pembangunan global pasca-2030.

Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memastikan perspektif dan kepentingan negara berkembang ikut diperhitungkan dalam pembentukan kerangka pembangunan global berikutnya.

Dengan cakupan populasi dan kekuatan ekonomi negara-negara anggotanya, BRICS dinilai memiliki posisi strategis untuk menyuarakan aspirasi negara berkembang sekaligus berkontribusi dalam membentuk agenda pembangunan dunia yang lebih inklusif.

Indonesia pun mendorong agar BRICS tidak hanya menjadi forum untuk membahas berbagai tantangan global, tetapi menghasilkan kerja sama yang konkret dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan tema Keketuaan India, "Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability," yang menempatkan ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan sebagai fondasi menghadapi tantangan global.

Melalui keikutsertaannya dalam KTT BRICS 2026, Indonesia menegaskan komitmen untuk menjadi mitra aktif dalam mendorong kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.