2 Negara Muslim Putus Hubungan, Usir Dubes-Blokir Wilayah Udara

Jakarta, CNBC Indonesia - Babak baru Perang Dingin Arab resmi pecah di Afrika Utara. Pekan ini, Aljazair secara mengejutkan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan meminta Duta Besar Abu Dhabi untuk angkat kaki dalam waktu 48 jam.

Mengutip Russia Today, Senin (14/9/2026), otoritas Aljazair dalam pernyataan resminya menuduh Abu Dhabi melakukan tindakan provokatif dan bermusuhan yang semakin sering, serta menegaskan bahwa "semua upaya untuk menjaga hubungan bilateral telah habis."

Merespons hal ini, Penasihat Presiden UEA Anwar Gargash secara tersirat menyindir Aljazair dengan menyatakan bahwa diplomasi harus didasarkan pada kepentingan yang jelas alih-alih teka-teki.

Pengamat Politik dari Universitas RUDN Rusia, Farhad Ibragimov, membeberkan bahwa alasan pecah kongsi ini sejatinya tersebar di seluruh peta Afrika Utara. Aljazair semakin sering menemukan manuver UEA yang berpihak pada para rivalnya.

Dampak pertama dari pemutusan ini adalah penutupan wilayah udara Aljazair untuk pesawat sipil dan militer UEA mulai 11 September. Pengecualian sementara hanya berlaku bagi penerbangan komersial dari dan menuju Bandara Houari Boumediene hingga akhir 2026, menunggu berakhirnya perjanjian layanan udara yang ditandatangani pada 2013 lalu.

Pusaran Konflik Maroko & Gurun Sahara

Titik didih konflik ini berakar pada sengketa wilayah antara Aljazair dan Maroko. Aljazair telah lama berkonflik dengan Maroko atas perebutan wilayah Sahara Barat dan menolak keras aneksasi oleh pihak Rabat (ibu kota Maroko). Masalah memanas saat UEA secara terang-terangan memilih berpihak pada Maroko.

Pada November 2020, UEA bahkan menjadi negara Arab pertama yang membuka konsulat jenderal di Laayoune, kota di Sahara Barat yang dikuasai Maroko.

Eskalasi kian memburuk pada tahun yang sama saat UEA dan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham. Kerja sama Maroko dan Israel bahkan meluas hingga ke sektor militer dan intelijen, yang di mata Aljazair merupakan pembentukan "aliansi" mematikan dengan dukungan penuh UEA.

Kecurigaan Aljazair semakin memuncak seiring kucuran investasi UEA sebesar 15 miliar euro (Rp265,5 triliun) di infrastruktur Maroko, termasuk pelabuhan Dakhla di Sahara Barat dan pelabuhan Nador.

Sabuk Ancaman di Selatan & Timur

Kekhawatiran geopolitik Aljazair tidak berhenti di sana. Di wilayah selatan, pengaruh Aljazair di Mali merosot akibat serangkaian kudeta. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh Rusia, Turki, Maroko, dan UEA yang terus meningkatkan eksistensinya di kawasan Sahel.

Abu Dhabi secara agresif menjalin hubungan dengan otoritas baru, memberikan pinjaman kepada Chad, dan memperluas jaringan di Sudan, yang kesemuanya dipandang Aljazair sebagai upaya memperkuat mitra terdekat Maroko.

Sementara di timur, Libya menjadi isu yang paling sensitif. UEA merupakan pendukung eksternal utama Khalifa Haftar, yang pasukannya menguasai timur Libya dan sebagian besar wilayah selatan Fezzan.

Provinsi Fezzan ini berbatasan langsung dengan teritori Aljazair. Pergerakan kelompok bersenjata Haftar dinilai sebagai ancaman langsung, hingga membuat Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengancam akan mengambil tindakan tegas jika pasukan tersebut mendekati perbatasan negaranya.

Manuver UEA ini menciptakan "sabuk merah" yang secara strategis mengepung Aljazair dari sisi barat, selatan, dan timur.

Garis Merah Intervensi Internal

Gugatan paling serius Aljazair terhadap UEA menyinggung dugaan campur tangan langsung Abu Dhabi dalam urusan dalam negerinya. Media yang berafiliasi dengan pemerintah Aljazair menuduh UEA memiliki hubungan dengan Gerakan Penentuan Nasib Sendiri Kabylia.

Organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah Berber ini beroperasi dari luar negeri, memiliki hubungan dengan Maroko dan Israel, serta secara resmi ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh otoritas Aljazair.

Bagi kepemimpinan Aljazair, keterlibatan asing dalam isu Kabylia merupakan garis merah absolut yang tak bisa ditoleransi. Kini, penutupan wilayah udara menjadi pembuktian nyata dari kemarahan Aljazair.

"Aljazair sedang menarik batas politik. Era ketika perdagangan dapat dikembangkan secara independen dari perjuangan untuk mendapatkan pengaruh sudah berakhir," pungkas Farhad Ibragimov.