Wamenkeu Hadiri Forum G20, Soroti Ketidakpastian Global hingga AI
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mewakili Menteri Keuangan memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) yang digelar di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada 31 Agustus-1 September 2026.
Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong agenda reformasi pro-pertumbuhan (pro-growth reforms) sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang masih dibayangi konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasok, hingga tingginya utang global.
Pertemuan G20 tahun ini yang berada di bawah Presidensi Amerika Serikat menempatkan penguatan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama melalui reformasi struktural, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Meski para anggota G20 menilai ekonomi global masih cukup resilien menghadapi berbagai guncangan, prospek pertumbuhan ke depan tetap menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Di tengah kondisi tersebut, Juda menegaskan reformasi struktural menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru," ujar Juda dalam pertemuan tersebut.
Dalam forum itu, Juda juga memaparkan sejumlah langkah reformasi yang telah dilakukan Indonesia untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Menurutnya, pemerintah terus menyederhanakan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Selain itu, penguatan sektor keuangan juga dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Pemerintah juga terus mendorong transformasi ekonomi melalui program hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Tak hanya itu, sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi fokus pembenahan melalui penguatan tata kelola, penataan kelembagaan, hingga peningkatan efisiensi dan daya saing.
Juda menilai pemanfaatan AI dan teknologi baru berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Namun, pemanfaatannya harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan ekosistem digital yang memadai.
Menariknya, untuk pertama kalinya dalam sejarah forum FMCBG, G20 menggelar dialog langsung dengan pelaku usaha dari sektor kesehatan, manufaktur, dan jasa keuangan.
Dialog tersebut digelar untuk memperoleh masukan mengenai berbagai hambatan investasi, produktivitas, hingga tantangan pemanfaatan AI dalam dunia usaha.
Menurut Juda, keterlibatan sektor swasta menjadi penting agar agenda reformasi ekonomi tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Soroti Ketidakseimbangan Ekonomi Global
Selain isu pertumbuhan, forum G20 juga membahas persoalan global imbalances atau ketidakseimbangan ekonomi global yang dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan.
Dalam pembahasan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga internasional untuk memantau perkembangan ketidakseimbangan global dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masing-masing negara.
Juda menilai respons terhadap ketidakseimbangan global tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam karena setiap negara memiliki struktur ekonomi dan karakteristik yang berbeda.
Di sektor keuangan digital, Indonesia juga menyoroti meningkatnya ancaman penipuan digital (fraud), scam, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lintas negara yang semakin kompleks.
Menurut Juda, digitalisasi memang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, di saat yang sama, risiko penipuan dan kejahatan siber juga meningkat.
Karena itu, Indonesia mendorong penguatan literasi keuangan yang berjalan seiring dengan perlindungan konsumen.
Juda menjelaskan Indonesia telah membangun koordinasi lintas lembaga untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus membentuk Anti-Scam Center guna memperkuat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.
"Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat," tegasnya.
Menurut Juda, sinergi global juga perlu diperkuat melalui kolaborasi antara G20 dan Financial Action Task Force (FATF) untuk menjaga integritas sistem keuangan global sekaligus meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan keuangan.
Melalui forum G20, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agenda pertumbuhan ekonomi yang inklusif, reformasi struktural, inovasi teknologi, serta stabilitas sistem keuangan agar manfaat transformasi ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]