Prancis di Ujung Krisis: Utang Bengkak-Sebut Kondisi 2008
Jakarta, CNBC Indonesia - Prancis kembali menjadi sorotan pasar keuangan setelah biaya pinjaman pemerintah melonjak mendekati level tertinggi sejak krisis keuangan global 2008. Memburuknya kondisi fiskal dan kebuntuan politik membuat investor semakin khawatir terhadap prospek utang negara tersebut.
Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun pekan lalu menembus 4,13%, level tertinggi sejak 2008, sebelum bertahan di sekitar 4,1% pada Jumat. Kenaikan imbal hasil menunjukkan meningkatnya premi risiko yang diminta investor untuk memegang surat utang Prancis.
Kepala Divisi Pendapatan Multi-Aset di Ninety One, John Stopford, menilai persoalan fiskal Prancis memang bukan fenomena yang berdiri sendiri. Namun, menurutnya, kondisi negara tersebut menjadi salah satu contoh paling mencolok dari memburuknya keuangan negara maju setelah pandemi, perang, dan krisis energi.
"Ini bukan hanya masalah Prancis, tetapi bisa dibilang bahwa dalam banyak hal, Prancis adalah salah satu contoh nyata dari masalah ini," ujar Stopford, seperti dikutip CNBC International, Senin (31/7/2026).
"Kondisi keuangan publik Prancis memang bergerak ke arah yang salah," tambahnya.
Tekanan tersebut tercermin dari defisit anggaran Prancis yang mencapai 5,1% dari produk domestik bruto (PDB) tahun lalu, jauh di atas batas 3% Uni Eropa. Rasio utang pemerintah juga telah melampaui 115% PDB, sementara IMF memperkirakan angkanya mencapai sekitar 118,5% pada 2026 dan menembus 120% pada 2027.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Prancis masih lemah. Perekonomian menyusut 0,2% secara kuartalan pada tiga bulan pertama tahun ini dan stagnan pada kuartal kedua, mempersempit ruang pemerintah untuk memperbaiki rasio utang melalui pertumbuhan ekonomi.
Ahli strategi suku bunga di Natixis CIB, Theophile Legrand,mengatakan obligasi pemerintah Prancis atau OAT kini berada dalam kondisi "tertekan". Menurutnya, pasar tidak hanya menunggu penurunan defisit, tetapi juga bukti bahwa anggaran 2027 memiliki jalur yang kredibel untuk menstabilkan utang publik.
"Jalur tersebut kini semakin sulit untuk diwujudkan," kata Legrand menyebut perang, suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi, serta gelombang panas dan kebakaran hutan disebut menambah ketidakpastian terhadap perhitungan fiskal Prancis.
Masalah ekonomi tersebut diperburuk oleh situasi politik yang terfragmentasi. Parlemen Prancis berulang kali menghadapi kebuntuan anggaran, mosi tidak percaya, hingga pergantian pemerintahan, sementara anggaran 2027 diperkirakan kembali menjadi pertarungan politik besar menjelang pemilihan presiden.
Sementara itu, Kepala Spesialis Investasi di Insight Investment April LaRusse, mengatakan hanya ada sedikit tanda bahwa pemerintah Prancis sedang melakukan penyesuaian fiskal yang dibutuhkan.
"Ekspektasi pertumbuhan ekonomi direvisi turun, utang diperkirakan akan terus meningkat, dan imbal hasil obligasi kini berada di tingkat yang belum pernah terlihat sejak krisis keuangan," ujarnya.
Ketidakpastian semakin besar karena pemilihan presiden 2027, dengan Marine Le Pen dari kubu sayap kanan jauh menjadi salah satu kandidat utama. Stopford menilai perubahan pemerintahan dapat mengubah arah kebijakan, tetapi pasar masih meragukan adanya kemauan politik untuk melakukan konsolidasi fiskal besar-besaran.
"Jadi ya, menurut saya kita mungkin sedang menuju situasi krisis. Hanya saja, saya tidak yakin krisis itu akan terjadi hari ini," katanya.
(sef/sef)