Sekolah Swasta Elit Tak Terima MBG Lagi, Penerima Berkurang 6 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penajaman sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dengan mengecualikan sejumlah sekolah swasta elit yang dinilai tidak membutuhkan bantuan program tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya telah melakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah swasta, khususnya sekolah elit, di seluruh Indonesia. Hasilnya, sekitar 80 sekolah dikeluarkan dari alokasi penerima MBG.

"Kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit, yang saya kira tidak membutuhkan MBG. Itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kita exclude untuk tidak mendapatkan MBG," kata Sudaryono, Jumat (28/8/2026).

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penajaman anggaran MBG agar program lebih tepat sasaran. Sekolah-sekolah tertentu yang memiliki kemampuan pembiayaan sendiri dinilai tidak perlu memperoleh alokasi makanan bergizi gratis dari pemerintah.

Selain sekolah swasta elit, BGN juga mengecualikan sejumlah sekolah berasrama atau pesantren yang dinilai telah memiliki sistem pemenuhan makanan bagi siswanya secara mandiri.

"Termasuk sekolah-sekolah berasrama. Ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara, tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri," ujarnya.

Sudaryono mengatakan status sekolah yang tidak mendapatkan alokasi MBG tersebut dapat dipantau melalui sistem Radar MBG yang digunakan pemerintah.

"Anda bisa cek di Radar MBG, misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS atau Cikal, atau Taruna Nusantara, nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," katanya.

Penerima MBG Berkurang 6 Juta

Tak hanya mengecualikan sekolah yang dinilai tidak membutuhkan, BGN juga menemukan adanya data penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali. Penyisiran data tersebut membuat jumlah penerima manfaat MBG berkurang sekitar 6 juta orang.

"Yang tahun ini kita lagi sisir, ada pengurangan sekitar 6 jutaan, 6 juta penerima manfaat," ungkap Sudaryono.

Ia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah adanya penerima manfaat yang tercatat di lebih dari satu institusi pendidikan. Misalnya, seorang siswa terdaftar sebagai santri di pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa SMP.

"Misalnya dia didaftar di pesantren, di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia selain di pondok pesantrennya kan dia ternyata siswa SMP," jelasnya.

BGN kemudian melakukan pencocokan dan penyisiran data untuk menghindari adanya penghitungan ganda penerima manfaat.