Purbaya Sidak Lapangan, Cek Sekolah Rakyat & MBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menyoroti sejumlah persoalan mulai dari disiplin pengelolaan anggaran, risiko pagu minus belanja pegawai, hingga evaluasi pelaksanaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara akurat sejak awal tahun agar tidak menimbulkan kekurangan anggaran atau pagu minus pada akhir tahun anggaran.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang disiplin menjadi kunci agar pemerintah tidak perlu menggeser anggaran dari program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Belanja pegawai harus direncanakan dengan tepat sejak awal. Pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak boleh mengorbankan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak," tegas Purbaya dalam keterangannya.

Selain meninjau aspek penganggaran, Purbaya juga mengecek langsung perkembangan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat. Program yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jawa Barat tercatat memiliki 5.970 koperasi. Dari target survei sebanyak 147 koperasi, hingga kini baru 22 koperasi yang telah dipantau. Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah koperasi telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Sementara itu, untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 sekolah dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di provinsi tersebut.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum dinilai baik dengan fasilitas yang relatif lengkap. Selain mendapatkan seragam, setiap siswa memperoleh satu unit laptop dan seluruh ruang kelas telah dilengkapi perangkat smartboard untuk mendukung proses belajar mengajar.

Meski demikian, Purbaya menilai program Sekolah Rakyat masih menghadapi tantangan dari sisi publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," ujar Purbaya.

Sorotan lain diberikan pada pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi makanan dalam program MBG.

Di Jawa Barat, saat ini terdapat 6.794 unit SPPG dengan target survei sebanyak 199 unit. Hingga saat ini, jumlah survei yang telah dilakukan mencapai 275 unit atau melampaui target yang ditetapkan.

Kapasitas setiap SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi makanan. Penerima manfaatnya mencakup siswa mulai dari PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, kualitas makanan yang disajikan dinilai baik dan dapat diterima oleh para penerima manfaat.

Namun demikian, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian nasional untuk mengukur kualitas layanan SPPG secara lebih objektif.

Menurutnya, indeks tersebut dapat menggunakan skala penilaian sederhana, misalnya 1 hingga 5, sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk membandingkan kualitas pelaksanaan SPPG antarwilayah sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan memiliki standar layanan yang seragam di seluruh Indonesia.

Kunjungan mendadak ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya mengawasi realisasi anggaran, tetapi juga memastikan anggaran negara benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.