Airlangga Ungkap Anomali Perdagangan RI-AS, Naik 18% Usai Tarif Baru
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil mencapai kesepakatan perjanjian tarif timbal balik (agreement on reciprocal tariff) dengan Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan memanasnya perang dagang antarnegara.
"Saya tidak ingin membahas soal perang dagang secara mendalam, namun menurut saya Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait tarif imbal balik," kata Airlangga dikutip dari Detikcom, dalam acara Industrial Summit 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Airlangga menilai kesepakatan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap hubungan dagang kedua negara. Di tengah meningkatnya tensi perdagangan global, nilai perdagangan Indonesia dengan AS justru menunjukkan peningkatan signifikan.
Menurutnya, perdagangan Indonesia-AS tumbuh hampir 18%, sebuah capaian yang dinilai berlawanan dengan tren perlambatan perdagangan yang dialami banyak negara akibat perang dagang.
"Hal ini merupakan suatu anomali. Terlepas dari adanya perang dagang, perdagangan kita dengan AS justru meningkat hampir 18%," ujarnya.
Selain memperkuat hubungan dagang dengan AS, pemerintah juga terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional. Salah satu yang menjadi fokus saat ini adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Airlangga mengatakan proses ratifikasi IEU-CEPA diharapkan dapat dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa pada September hingga akhir tahun ini.
"Salah satu kerja sama besar CEPA kita adalah dengan Uni Eropa, yang diharapkan pada bulan September atau akhir tahun ini dapat diratifikasi oleh Parlemen Uni Eropa," katanya.
Meski demikian, proses finalisasi perjanjian tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan teknis. Salah satunya terkait penggunaan bahasa resmi dokumen perjanjian yang selama ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.
Menurut Airlangga, kondisi tersebut tidak lazim bagi sejumlah negara anggota Uni Eropa sehingga pemerintah Indonesia tengah mencari jalan tengah agar implementasi perjanjian dapat dilakukan sesuai target.
"Meskipun terdapat kendala tidak umum karena dokumen hanya disediakan dalam Bahasa Inggris, kami mencoba menjadikannya kompromi dengan negara-negara Uni Eropa agar dapat diimplementasikan pada awal tahun depan," ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan Indonesia saat ini telah memiliki sekitar 25 perjanjian kerja sama ekonomi dengan berbagai negara dan kawasan. Selain itu, terdapat 13 proses negosiasi perjanjian perdagangan lainnya yang masih berjalan.
Menurutnya, perluasan jaringan kerja sama ekonomi tersebut menjadi salah satu strategi utama Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global, mulai dari pandemi, konflik geopolitik, hingga gejolak perdagangan internasional.
"Jadi, menurut saya saat ini kita hidup di dunia global yang penuh tantangan. Kita menghadapi pandemi, perang, dan berbagai peristiwa yang terjadi secara bertubi-tubi dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun terakhir, namun kita tetap harus mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kita," kata Airlangga.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]