Ada Indonesia, Siaga 40 Negara Kini Ditandai Gedung Putih Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China kembali membara. Kali ini, pemerintahan Presiden Donald Trump menandai puluhan mitra dagang AS sebagai pihak yang "berpotensi membantu China menghindari tarif".

Mengutip laman whitehouse.gov, Jumat (14/8/2026), pemerintah Trump sudah lama khawatir dengan "illegal transshipment". Ini merujuk praktik pengiriman barang melalui negara ketiga yang dikenai tarif AS lebih rendah, untuk menghindari bea masuk yang lebih tinggi yang diberlakukan Trump.

Dalam laporannya, Gedung Putih menyebut ada 40 negara yang diidentifikasi terlibat dalam apa yang disebut sebagai "Great Transshipment Scam". Secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, di mana Indonesia masuk ke dalam kelompok ke-2.

Kelompok pertama merujuk ke negara-negara dan blok perdagangan yang menangani volume besar barang terkait China, tetapi "tetap memiliki basis industri yang terdiversifikasi", serta menjadi platform ekspor utama ke AS. Ada delapan negara yang masuk ke dalamnya, yakni Kanada, Uni Eropa (UE), India, Israel, Jepang, Meksiko, Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan.

Kelompok kedua, terkait negara-negara yang dinilai memiliki "keterkaitan lebih erat dengan rantai pasok yang terhubung dengan China". Mulai dari sumber bahan baku, basis manufaktur, sistem logistik, hingga jalur pengalihan regional.

Ada enam negara yang masuk. Selain Indonesia, ada pula Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam.

"Negara-negara tersebut memiliki skala industri, kapasitas pelabuhan, infrastruktur pemasok, kedalaman manufaktur, atau kapasitas logistik yang cukup untuk mengalirkan sejumlah besar barang terkait China ke dalam arus perdagangan yang ditujukan ke AS," jelas laporan Gedung Putih.

"Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan jaringan manufaktur yang berhubungan dengan China dan telah menjadi platform utama untuk produksi elektronik, mesin, plastik, alas kaki, pakaian, komponen, serta berbagai barang industri lainnya yang menggunakan bahan atau komponen asal China," tambah laporan tersebut.

"Brasil dan Turki berfungsi sebagai platform produksi dan logistik regional yang lebih besar dan mampu mendukung pengalihan rute atau klaim transformasi produk pada kategori barang tertentu."

Kelompok ketiga adalah negara yang memiliki keuntungan seperti akses khusus ke pasar AS yang membuat mereka menjadi "target oportunistis yang menarik" untuk pengalihan rute barang China. Ada 24 negara, antara lain Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Kamboja, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Georgia, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Laos, Maroko, Myanmar, Oman, Panama, Peru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Swiss, Uni Emirat Arab (UEA), serta Uzbekistan.

Sementara itu mengutip Channel News Asia (CNA), Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan Gedung Putih bekerja sama erat dengan Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS (CBP) untuk mengembangkan sistem "perbatasan detektif" berbasis AI. Sistem ini akan membantu menilai apakah suatu pengiriman barang melibatkan praktik transshipment.

Sistem itu akan menggunakan informasi seperti data pengiriman, riwayat rute, dan perangkat lainnya. Namun belum diketahui apakah akan ada tarif tambahan atau hukuman khusus ke negara-negara yang ditandai.

"Pemerintahan Trump akan mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, langkah-langkah pemberantasan transshipment yang diterapkan telah berhasil," bunyi laporan lagi.

"Evaluasi berkelanjutan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan rakyat Amerika mendapatkan manfaat penuh dari program perdagangan dan tarif Presiden Trump," tambah Gedung Putih di kesimpulannya.