Guncangan Baru Dunia, Negara Ini Larang Ekspor Tembaga-Kobalt

Jakarta, CNBC Indonesia - Republik Demokratik Kongo mengambil langkah besar yang berpotensi mengguncang rantai pasok industri global. Pemerintah negara penghasil kobalt terbesar di dunia itu resmi melarang ekspor konsentrat tembaga dan konsentrat kobalt guna mendorong pengolahan mineral di dalam negeri.

Mengutip Reuters, Kamis (6/8/2026), kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah tertanggal 29 Juni yang ditandatangani Menteri Pertambangan Louis Kabamba Watum, Menteri Perdagangan Luar Negeri Julien Paluku Kahongya, dan Menteri Ekonomi Daniel Mukoko Samba. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa ekspor konsentrat tembaga dan konsentrat kobalt dilarang dan kebijakan tersebut langsung berlaku.

Selain larangan ekspor, pemerintah juga memperkenalkan rezim pajak baru untuk produk sampingan pertambangan yang memiliki nilai ekonomi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya mineralnya.

Meski demikian, pemerintah masih membuka kemungkinan pemberian pengecualian. Menteri Pertambangan dapat memberikan izin ekspor selama maksimal satu tahun apabila terdapat alasan yang dinilai strategis.

Sementara itu, aturan pajak baru akan melalui masa transisi selama tiga bulan. Selama periode tersebut, seluruh perusahaan tambang diwajibkan melaporkan produk sampingan yang ikut diekspor sebelum kebijakan diterapkan sepenuhnya.

Kongo merupakan produsen kobalt terbesar di dunia sekaligus pemasok tembaga terbesar kedua secara global. Karena itu, kebijakan tersebut diperkirakan akan mendapat perhatian besar dari pelaku industri, terutama produsen kendaraan listrik dan baterai yang sangat bergantung pada pasokan kedua logam tersebut.

Sejumlah perusahaan tambang besar yang beroperasi diKongo antara lainCMOC, produsen kobalt terbesar di dunia,Glencore,Huayou Cobalt,Zijin Mining, Ivanhoe Mines, serta Eurasian Resources Group. Kebijakan terbaru ini menandai langkah semakin agresif pemerintah Kongo dalam mendorong hilirisasi mineral, sehingga pengolahan dilakukan di dalam negeri sebelum diekspor ke pasar internasional.