Perang AS-Iran Makan Korban Baru: Vietnam

Jakarta, CNBC Indonesia - Vietnam sepertinya menjadi korban baru perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Tetangga RI itu mencatat defisit perdagangan yang semakin dalam sepanjang 2026 seiring melonjaknya nilai impor akibat kenaikan biaya bahan bakar karena konflik Timur Tengah.

Hingga Juli, negara itu membukukan defisit perdagangan sebesar US$20,5 miliar (sekitar Rp369 triliun/kurs Rp18.000/US$), melampaui rekor defisit tahunan sebelumnya yang tercatat pada 2008. Kantor Statistik Nasional Vietnam (NSO) melaporkan ekspor barang pada Juli naik 25% secara tahunan menjadi US$53 miliar (sekitar Rp954 triliun) sementara impor melonjak 41% menjadi US$56,67 miliar (sekitar Rp1.020 triliun).

"Ekspor barang pada bulan Juli naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi US$53 miliar, sementara impor meningkat 41% menjadi US$56,67 miliar," demikian keterangan NSO, seperti dikutip Reuters, Senin (3/8/2026).

Pada Juli saja, Vietnam membukukan defisit perdagangan sebesar US$3,587 miliar (sekitar Rp64,57 triliun), lebih besar dibandingkan defisit US$2,64 miliar (sekitar Rp47,52 triliun) pada Juni. Sepanjang Januari-Juli, ekspor tumbuh 21,7% menjadi US$320 miliar (sekitar Rp5.760 triliun), sedangkan impor melonjak 34,8% menjadi US$340 miliar (sekitar Rp6.120 triliun).

Lonjakan Bahan Bakar

Lonjakan impor tersebut terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar. Perlu diketahui perang di Timur Tengah, khususnya AS-Iran, membuat jalur energi global Selat Hormuz ditutup dan menaikkan harga minyak.

NSO menyebut volume impor minyak mentah memang turun 11,9% dalam tujuh bulan pertama tahun ini, tetapi nilainya justru meningkat 18%. Sementara itu, impor bahan bakar olahan naik 6% dari sisi volume, namun nilainya melonjak hingga 67,6%, mencerminkan tingginya biaya energi.

Di tengah pelebaran defisit perdagangan, Vietnam tetap membidik pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% pada 2026. Namun, target tersebut dibayangi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, membengkaknya impor, hingga penyelidikan AS terkait dugaan kelebihan kapasitas produksi dan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Selain itu, Vietnam juga menghadapi tarif baru sebesar 12,5% dari AS yang mulai berlaku pada 24 Juli melalui penyelidikan Section 301 terkait dugaan penggunaan kerja paksa. Washington menilai Hanoi belum mampu mencegah ekspor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Vietnam.

Meski demikian, arus investasi asing langsung (FDI) masih menunjukkan tren positif. Realisasi FDI sepanjang Januari-Juli naik 11,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$15,2 miliar (sekitar Rp273,6 triliun), menunjukkan minat investor terhadap sektor manufaktur Vietnam masih terjaga.

Sementara itu, inflasi mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Harga konsumen pada Juli naik 4,45% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan 4,69% pada Juni.

"Pemerintah menargetkan tingkat inflasi sebesar 4,5% untuk tahun 2026," tulis NSO dalam laporannya.

Di sisi lain, aktivitas ekonomi Vietnam masih cukup solid. NSO mencatat produksi industri pada Juli tumbuh 14,5% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan ritel juga meningkat 14,5%, menandakan permintaan domestik dan sektor manufaktur tetap bertahan meski tekanan eksternal meningkat.