Jangka Panjang, Pemerintah Akan Perkuat Eksplorasi & Riset LTJ

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan pemerintah akan memperkuat eksplorasi basis data sumber daya serta riset sebagai strategi jangka panjang dalam pengelolaan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas tenaga ahli hingga investasi pada teknologi pemisahan dan pemurnian guna mengoptimalkan potensi mineral kritis nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan penguasaan teknologi industri hilir penting agar Indonesia mampu membangun rantai industri di dalam negeri. Menurutnya kedaulatan riset dan data menjadi kunci utama untuk menangkap nilai tambah dari komoditas LTJ secara berkelanjutan.

"Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat eksplorasi basis data sumber daya, riset, kapasitas tenaga ahli, pengelolaan dampak lingkungan, serta investasi pada teknologi pemisahan dan pemurnian," ujarnya di Kantor KSP, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pengembangan riset dan teknologi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pemisahan mineral ikutan yang secara alami terkandung pada produk pertambangan seperti nikel, timah, dan tembaga. Dengan teknologi yang mumpuni, Indonesia ditargetkan tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mampu mengolahnya menjadi produk turunan secara mandiri.

"Indonesia harus mampu menangkap nilai tambah LTJ menjadi pembangunan-pembangunan rantai industri di dalam negeri. Dan Kantor Staf Presiden akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan pengawasan," jelasnya.

Sembari menyiapkan strategi jangka panjang, pihaknya juga memastikan koordinasi lintas kementerian tetap berjalan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha saat ini. Harmonisasi regulasi terus dipercepat guna menetapkan parameter teknis dan metode pengujian laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses ekspor mineral.

"Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, t