RI Siaga 1 Kekeringan Parah, El Nino Menguat-Muncul Tanda IOD Positif
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, intensitas fenomena iklim El Nino yang sedang terjadi telah melampaui level kuat.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers perkembangan El Nino dan Musim Kemarau di Indonesia, ditayangkan kanal Youtube BMKG, Kamis (30/7/2026).
Ardhasena menjelaskan, hingga akhir Juni 2026, hasil monitoring kondisi suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia, Samudra Pasifik, dan juga di Samudra Hindia menunjukkan, di Pasifik telah menunjukkan indeks Nino 3.4 yang menyatakan kekuatan El Nino telah melebihi threshold kategori Kuat, yaitu di atas 1,5. Di mana level saat ini sudah melebihi 1,56.
Sedangkan di Samudra Hindia, saat ini Indeks Dipole Mode masih negatif -0,38. Namun, tambah Ardhasena, diprediksi ada peluang signifikan terjadinya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kata Ardhasena, El Nino di Samudra Positif dan IOD Positif di Samudra Hindia akan satu paket.
"Prediksi BMKG, di sekitar September-Desember 2026 bisa terjadi fenomena Indian Ocean Dipole positif. Prediksi El Nino hingga awal tahun 2027. Biasanya indeks El Nino berpuncak di akhir tahun atau Januari di tahun berikutnya. Dalam kasus ini Desember 2026 dan juga Januari 2027," kata Ardhasena, dikutip Jumat (31/7/2026).
"Prediksi BMKG terdapat peluang signifikan El Nino tahun ini dapat melebihi kategori El Nino Kuat. El Nino biasanya akan berlangsung hingga kuartal pertama tahun berikutnya. Namun, dampaknya ke Indonesia hanya ketika bertemu di Musim Kemarau," lanjut Ardhasena.
Sementara, imbuh dia, Musim Kemarau di Indonesia akan berakhir di sekitar pertengahan bulan Oktober.
Lantas, bagaimana kondisi kekeringan di Indonesia dengan adanya potensi IOD positif di tengah kondisi El Nino dan Musim Kemarau?
BMKG dalam keterangan resminya menekankan, potensi kekeringan di Indonesia akan semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena IDO Positif pada periode September hingga Desember 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, hHingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM (11,8%) masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM (33,7%) berada di area tipe satu musim.
BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84% wilayah serta September mencakup 25,41% wilayah daratan.
Sementara, sambung dia, sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang selama 80 hari terjadi PRH Katerban, Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
"Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan 437 ZOM (48,77% luas daratan) menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Curah hujan kategori tinggi diprediksi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober-November 2026," kata Faisal.
"Ancaman kemarau kering ini berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah area yang rentan karhutla. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 5.019 titik panas yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau," tambahnya.
Karena itu, tegas Faisal, seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan penuh menjelang puncak kemarau Agustus-September.
Ditambahkan, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diprediksi mencapai titik tertinggi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Bahkan, BMKG terus memantau pergerakan partikulat asap karhutla yang saat ini telah terdeteksi di Kalimantan Barat.
Rekomendasi BMKG
Faisal mengungkapkan, iklim dan musim kemarau saat ini memengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Sejak beberapa bulan lalu, sambungnya, BMKG terus berkoordinasi secara aktif guna mendorong sektor-sektor tersebut menjalankan upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan.
"BMKG merekomendasikan langkah-langkah konkret kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menekan dampak iklim, terutama pada sektor pertanian serta sumber daya air (SDA) dan energi yang sangat bergantung pada pasokan air," ujarnya.
"Pada sektor pertanian, para pelaku usaha tani perlu menyusun strategi jadwal awal musim tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering. Sementara, pengelola sektor SDA dan energi harus menghitung ketersediaan air baku, menentukan volume air bendungan, serta mengantisipasi dinamika produksi listrik PLTA guna mengendalikan lonjakan konsumsi energi," paparnya.
Di saat bersamaan, minimnya curah hujan memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit ISPA.
"Pemangku kepentingan dan masyarakat luas perlu mewaspadai kondisi ini, sekaligus menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi potensi perubahan sebaran penyakit DBD dan malaria, serta ancaman heat-stroke akibat cuaca panas ekstrem," tegas Faisal.
"Tak kalah penting, pengelola sektor kehutanan dan kebencanaan wajib meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta potensi karhutla," katanya.
Di sisi lain, Faisal menambahkan, pelaku sektor perikanan dan tambak garam dapat memanfaatkan momentum kemarau ini untuk mengoptimalkan produksi garam. Serta, memaksimalkan fenomena upwelling guna meningkatkan hasil tangkapan ikan.
BMKG sendiri, ujar Faisal, fokus mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia
"BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan karhutla serta kekeringan," kata Faisal.
(dce/dce)