Amran Akui Beras Premium Langka di Pasaran, Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyebab kelangkaan beras premium di pasaran. Menurutnya, sebagian produsen diduga mengalihkan penjualan dari beras premium ke beras fortifikasi karena ingin memperoleh margin keuntungan yang lebih besar.

Amran mengatakan, dugaan tersebut muncul setelah Kementerian Pertanian menemukan banyak beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi, namun hasil uji laboratorium menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi.

Ia menjelaskan, produsen diduga beralih menjual beras dengan klaim fortifikasi karena ruang gerak untuk memainkan beras premium semakin sempit. Dengan menjual produk berlabel fortifikasi, menurut Amran, pelaku bisa memperoleh keuntungan jauh lebih besar.

"Kan sebelumnya dibilang dia geser ke sana, dugaan kami kalau dia premium kan tidak bisa main-main, karena kita kunci. Nah berpindah lagi dengan alasan margin tipis, karena selalu mau cari untung banyak. Bayangkan kalau jual Rp42.000 (per kg) gila nggak untungnya?" kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Dalam pemeriksaan sementara, Kementan menemukan sekitar 80% sampel beras fortifikasi yang diuji tidak memenuhi standar. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa laboratorium dan akan diperluas hingga melibatkan 5-10 laboratorium untuk memastikan hasil pemeriksaan.

"Nah, ternyata ada harganya sampai Rp42.000 satu kilogram (kg). Ini kan tidak masuk akal. Ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar. Dan average (rata-rata)-nya, harganya itu Rp22.665 per kg. Ada yang Rp42.000 (per kg). Ini tidak masuk akal," ujarnya.

"Oleh karena itu, sekarang kami gunakan lab banyak seperti dulu. Mungkin sampai 5 sampai 10 laboratorium kita gunakan. Ini sudah ada 3 laboratorium keluar hasilnya itu 80% bukan beras fortifikasi, atau tidak sesuai standar. Tentu ini kita tindak lanjuti dan proses," tegas Amran.

Amran menegaskan, beras fortifikasi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok yang membutuhkan tambahan gizi, seperti penderita stunting. Karena itu, menurutnya, harga beras fortifikasi seharusnya tidak jauh berbeda dengan beras medium.

"Ada yang mau memainkan lagi. Perberasan Indonesia melakukan pergeseran dari beras premium ke fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Adalah beras yang diberikan vitamin-vitamin khusus, itu untuk kelas menengah ke bawah, atau saudara kita yang stunting, atau kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan seterusnya. Logikanya, harusnya harganya murah. Benar nggak? Minimal itu sama dengan beras medium. Atau naik sedikit nggak apa-apa karena ada vitamin di dalamnya," jelas dia.

Atas temuan tersebut, Amran memastikan pemerintah akan menindak tegas produsen yang melanggar, termasuk mencabut izin beras fortifikasi yang terbukti tidak sesuai standar.

"Jadi nanti ini kan kita tertibkan. Saya sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya. Itu yang pertama. Berarti yang beredar pasti sesuai standar kan? Iya," katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 40 izin beras fortifikasi yang telah diterbitkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun, pencabutan izin akan dilakukan terhadap produk yang terbukti melanggar ketentuan nantinya, pada proses penegakan hukum.

Amran juga menyebut sejauh ini terdapat 15 merek beras fortifikasi yang tengah diperiksa. Identitas merek tersebut belum diumumkan karena masih dalam proses penyelidikan sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).

"Sementara ada 15 merek, bukan 15 perusahaan, merek," kata Amran.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan seluruh sampel diambil dari 14 daerah sentra produksi beras di Indonesia, bukan hanya dari Pulau Jawa.

"Dari luar seluruh Indonesia. (Terbanyak) dari Jawa, Lampung," pungkasnya.