Skandal Baru Boeing, Jadi "Agen" Kirim Senjata ke Tentara Bayaran
Jakarta, CNBC Indonesia - Boeing kini kena skandal baru. Temuan terbaru Panel Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pesawat Boeing dalam pengiriman senjata, drone, hingga tentara bayaran, untuk mendukung Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) di Sudan.
Laporan ini sebenarnya baru akan diterbitkan September. Namun hasil saat ini memperkuat investigasi Reuters mengenai jaringan pesawat yang diduga memasok logistik militer ke kelompok paramiliter yang dituduh melakukan genosida di Darfur.
Dalam draf laporan tersebut, Panel Ahli PBB menyatakan telah memperoleh informasi kredibel dari empat sumber. Semuanya mengatakan ada aktivitas tertentu dari pesawat-pesawat Boeing.
"Panel menerima informasi terpercaya dari empat sumber yang menyatakan bahwa pesawat tersebut telah mengangkut petempur RSF dan tentara bayaran, serta peralatan militer, termasuk pesawat nirawak dan senjata," demikian bunyi laporan PBB, dikutip Kamis (30/6/2026).
Informasi itu diperkuat oleh kesaksian dua saksi mata di Nyala serta komunikasi dari dua negara anggota PBB. Reuters sendiri membuat investigasi 15 Juli lalu.
Lebih rinci, menurut laporan PBB ada tiga pesawat Boeing 727 mulai terlihat di Chad sejak November 2024. Ketiganya beroperasi dari area militer Bandara N'Djamena.
Dua di antaranya berasal dari Kalitta Charters II di Michigan sementara satu lainnya dibeli melalui perusahaan yang berafiliasi dengan Shaulis di Brasil. Panel PBB juga menemukan indikasi bahwa pesawat-pesawat tersebut sengaja menghindari pelacakan penerbangan.
Langkah-langkah sengaja untuk menghindari deteksi saat mengudara disebut dilakukan sehingga tidak muncul dalam data pelacakan penerbangan independen. Laporan itu menyebut antara Januari hingga Juli 2026 sejumlah Boeing 727 dan pesawat angkut Ilyushin Il-76 mendarat di Nyala pada malam hari.
"RSF memanfaatkan koridor udara N'Djamena-Nyala untuk mengangkut petempur, tentara bayaran asing, dan peralatan militer, termasuk pesawat nirawak (drone) dan senjata ke wilayah Darfur," tulis Panel PBB.
Rekan bisnis Shaulis sekaligus pemilik bersama Contractor Airways, Craig Munro, sebelumnya membantah adanya hubungan perusahaan dengan RSF. Otoritas Penerbangan Sipil Chad juga menyatakan ketiga pesawat Boeing tersebut tidak memiliki izin beroperasi dari Chad.
Sementara Menteri Luar Negeri Chad Abdoulaye Sabre Fadoul menegaskan negaranya hanya terlibat dalam upaya diplomatik untuk memulihkan perdamaian di Sudan. Pemerintah, kata dia, tidak memberikan komentar lebih jauh karena alasan kerahasiaan pertahanan.
Tentara Bayaran Kolombia
Selain menyoroti dugaan operasi pengiriman senjata menggunakan pesawat Boeing, Panel PBB juga mengungkap keterlibatan sekitar 1.500 hingga 2.000 tentara bayaran asal Kolombia yang direkrut oleh perusahaan berbasis di Uni Emirat Arab (UEA), Global Security Services Group (GSSG). Menurut laporan tersebut, kelompok yang dikenal sebagai Desert Wolves itu mendirikan pangkalan di Nyala pada Maret 2025, mengoperasikan drone, serta membantu perencanaan militer hingga RSF merebut al-Fashir pada Oktober 2025.
Laporan PBB menyebut serangan RSF di al-Fashir menewaskan ratusan warga sipil tak bersenjata, disertai pemerkosaan terhadap perempuan dan penculikan anak-anak, yang sebelumnya telah dinyatakan PBB sebagai tindakan genosida. Pemerintah Kolombia diketahui telah menyampaikan permintaan maaf kepada Sudan terkait keberadaan tentara bayaran asal negaranya. Sementara GSSG membantah terlibat dalam aktivitas tentara bayaran di Sudan dan menegaskan seluruh operasinya telah mematuhi hukum UEA maupun hukum internasional.