Zulhas Minta Pengusaha Dapur MBG Tak Demo, Ini Keputusan Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau Zulhas, meminta pihak-pihak yang menunggu pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi melakukan aksi demonstrasi.

Pasalnya, pemerintah telah menyusun skema percepatan pembukaan sekitar 13 ribu titik SPPG secara bertahap dengan mengutamakan daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Karena pembukaan dilakukan secara bertahap, Zulhas meminta para pelaku yang selama ini menunggu operasional SPPG memahami tahapan yang tengah disiapkan pemerintah.

"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Ia mengatakan, pemerintah telah membagi prioritas pembukaan SPPG menjadi dua kelompok. Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi yang pertama dibuka.

"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN, Sudaryono) dan Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) itu stunting-nya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujarnya.

Kendati demikian, katanya, tidak seluruh 13 ribu titik SPPG akan dibuka dalam waktu bersamaan. Titik-titik di wilayah dengan kasus stunting tinggi ditargetkan beroperasi dalam satu bulan, sedangkan sebagian besar SPPG lainnya membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatra, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 tadi. Sebagian kecil, itu yang sangat penting seperti di Papua-Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain itu kita salah satu bulan. Sisanya kami akan pelajari, perlu waktu dua bulan," tutur dia.

"Yang sisanya dua bulan akan kita set bentuknya apa nanti, kita akan jelaskan berikutnya," sambung Zulhas.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembukaan SPPG di wilayah dengan angka stunting tinggi merupakan hasil kesepakatan pemerintah untuk mempercepat implementasi Program MBG.

Menurutnya, sebelum 5 Agustus 2026 pemerintah akan menetapkan pembukaan SPPG yang sudah siap beroperasi di daerah-daerah prioritas.

"Yang stunting itu saya baru wa, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada Kabupaten/Kota-nya. Itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN Sebelum tanggal 5 (Agustus) segera SPPG, yang sudah siap itu dibuka langsung di daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi," kata Budi.

Ia berharap percepatan pembukaan SPPG di wilayah prioritas dapat mempercepat penanganan masalah gizi dan stunting, seiring penyempurnaan sasaran penerima manfaat, standar menu, serta evaluasi pelaksanaan Program MBG.