Diam-Diam Negara Arab Mau Deal dengan Israel, Ini yang Diminta

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahannya di Damascus tengah aktif bekerja untuk mencapai kesepakatan keamanan dengan pihak Israel. Langkah diplomasi bernilai strategis ini dijalankan secara intensif dengan melibatkan partisipasi aktif dari beberapa negara perantara.

Mengutip laporan Al Jazeera, Minggu (26/7/2026), Al Sharaa menyampaikan pengakuan tersebut saat tampil dalam wawancara di program acara Al Muqabala. Ia menegaskan harapannya agar potensi kesepakatan penataan keamanan dengan Israel tersebut mampu menjadi pintu gerbang utama menuju tercapainya perdamaian yang menyeluruh di kawasan.

"Kami berharap kesepakatan keamanan dengan Israel ini bisa menjadi pintu masuk menuju perdamaian yang komprehensif. Perjanjian ini dipastikan tidak akan kompromi atau mengorbankan hak berdaulat Suriah atas wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel secara ilegal sejak 1973," tegas Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa.

Al Sharaa menjelaskan bahwa langkah diplomasi ini diambil demi menghindari gesekan maupun bentrokan militer secara terbuka antara pasukan Suriah dan Israel. Sebagaimana diketahui, wilayah Suriah selatan kerap dihantam serangkaian serangan udara dan pencerobohan perbatasan oleh militer Israel sejak Al Sharaa naik takhta memegang kekuasaan pada Desember 2024 pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

Krisis Lebanon

Selain isu hubungan dengan Israel, Al Sharaa secara tegas membantah berbagai rumor yang menyebutkan bahwa Suriah berencana menggelar operasi atau intervensi militer ke negara tetangganya, Lebanon. Sebaliknya, pemerintah Suriah saat ini tengah berdiskusi guna mencari formula terbaik dalam membantu otoritas Lebanon mengatasi krisis domestik serta mengarahkan negara tersebut menuju stabilitas keamanan.

Situasi di Lebanon selatan sendiri saat ini masih diwarnai pendudukan militer Israel di tengah pertempuran sengit selama berbulan-bulan antara pasukan Israel dan milisi Hizbullah. Pemerintah resmi Lebanon terus berupaya merebut kembali wilayahnya yang diduduki sekaligus menegakkan monopoli kepemilikan senjata di bawah kendali penuh negara.

"Kedatangan krisis atau kejatuhan ke dalam kekacauan di Lebanon dipastikan bakal memberikan dampak langsung dan seketika terhadap stabilitas di Suriah. Kami mendukung penuh pembatasan senjata dan penentuan keputusan perang atau damai secara eksklusif berada di tangan otoritas negara Lebanon," ujar Al Sharaa.

Al Sharaa menggarisbawahi bahwa penanganan krisis Lebanon tidak cukup hanya diimbangi melalui pendekatan keamanan semata, melainkan membutuhkan solusi komprehensif yang menyasar berbagai sektor. Ia turut memperingatkan bahwa potensi meluasnya konflik dan perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran bakal memicu dampak kehancuran regional yang sangat parah.

Sanksi Ekonomi, Perjanjian Kurdi, dan Isu Orang Hilang

Beralih ke sektor ekonomi domestik, Al Sharaa memberikan pandangan kritis terkait berbagai sanksi internasional yang masih melilit negaranya. Ia menilai langkah pemulihan ekonomi tidak akan berjalan optimal jika negara-negara Barat hanya sebatas mencabut sanksi tanpa menghapus nama Suriah dari daftar negara pendukung atau sponsor terorisme.

"Merasa cukup dengan hanya mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain tidak akan pernah efektif. Langkah itu tidak akan membawa dampak nyata selama Suriah belum sepenuhnya dihapus dari daftar negara sponsor terorisme," tegas Al Sharaa.

Al Sharaa juga memberikan klarifikasi mengenai perkembangan perjanjian internal antara pemerintah pusat dengan kelompok Syrian Democratic Forces (SDF)-aliansi bersenjata yang didominasi milisi Kurdi dan Arab yang menguasai wilayah utara serta timur Suriah. Meskipun mengakui adanya penundaan dalam proses implementasi di lapangan, ia menegaskan pemerintahannya tetap berkomitmen penuh dan optimistis terhadap keberhasilan kesepakatan tersebut.

Sebagai langkah penting dalam pemulihan pasca-perang internal periode 2011 hingga 2024, Al Sharaa mengumumkan pembentukan komite khusus untuk menangani dan mengusut tuntas isu ratusan ribu warga Suriah yang hilang. Lembaga PBB mengestimasi sekitar 100.000 orang menjadi korban penghilangan paksa selama konflik, sementara Komisi Nasional Orang Hilang Suriah memperkirakan angka sebenarnya bisa mencapai 300.000 jiwa.

"Komite khusus ini akan bekerja secara ketat mematuhi seluruh standar internasional yang berlaku. Pihak otoritas Suriah akan menjalin kerja sama erat dengan negara-negara luar yang memiliki keahlian dan pengalaman spesialis di bidang pencarian orang hilang," pungkas Al Sharaa menutup keterangannya.