Pemerintah Tak Punya Cadangan Kedelai, Perajin Tahu Tempe Salahkan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak pemerintah segera memiliki Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas kedelai yang dikelola Perum Bulog. Langkah itu dinilai penting agar pemerintah memiliki kendali terhadap pasokan dan harga kedelai, sehingga tidak terus bergantung pada importir.

Desakan tersebut mencuat di tengah kenaikan harga kedelai dunia. Berdasarkan data perdagangan global, harga kedelai mencapai US$1.238,57 per bushel pada 23 Juli 2026 atau naik 0,45% dibanding hari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir, harga kedelai juga telah meningkat sekitar 11,71%.

Namun, kondisi berbeda terjadi di dalam negeri. Berdasarkan data harga delivery order (DO) importir, harga kedelai impor hingga 23 Juli 2026 masih berada di kisaran Rp10.000-Rp10.400 per kilogram (kg) dan cenderung bergerak stabil.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo mengatakan pemerintah saat ini tidak memiliki stok kedelai sendiri sehingga mekanisme pembentukan harga sepenuhnya bergantung pada importir.

"Sebenarnya harga masuk di Indonesia itu murah. Harga masuk di Indonesia itu sampai di pelabuhan sekitar Rp8.000-an (per kg) sebenarnya," kata Wibowo kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/7/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah tidak memiliki ruang untuk mengendalikan harga kedelai di pasar.

"Makanya kan pemerintah tidak punya barang, tidak punya kedelai kan? Akhirnya ketergantungan dengan importir untuk tentukan harga. Yang tentukan harga kan harus importir. Benar kan akhirnya? Itu yang terjadi," ujarnya.

Karena itu, Gakoptindo kembali mendorong pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk kedelai yang dikelola Bulog.

"Kami mendorong adanya CPP itu, CPP itu siapa yang harusnya mengendalikan adalah Bulog. Sejak dulu Bulog diwacanakan kelola 70.000 ton, tapi sampai saat ini tidak ada. Pemerintah tidak punya barang. Akhirnya ikut saja (harga dari) importir. Makanya kan kami berharap Bulog dong megang situasi ini. Ya kan? Harusnya Pemerintah dong," tutur dia.

Ia menilai keberadaan CPP akan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi para perajin tahu dan tempe.

"Kita ini sayang sama pemerintah. Tapi sampai detik ini tidak ada itu CPP nya. Kasihan Pak Presiden (Prabowo Subianto) ini perintah tapi tidak dijalankan sama anggotanya. Saya kalau mengkritik Presiden kan Presidennya sudah benar, mau ngasih subsidi karena rakyat kan itu. Tapi ternyata yang pelaksana yang di bawahnya mohon maaf nih ya akhirnya dengan aturan-aturan yang ada, mereka membuat situasi terjadi seperti ini," ucapnya.

Selain meminta Bulog mengelola cadangan kedelai, Gakoptindo juga menyoroti belum cairnya subsidi kedelai Rp2.000 per kg yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.

Menurut Wibowo, subsidi belum bisa direalisasikan karena aturan mensyaratkan harga kedelai impor harus mencapai Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp12.000 per kg, sementara harga di tingkat importir masih berada di kisaran Rp10.000 per kg.

"Yang terjadi saat ini justru kedelai impor harganya kisaran Rp10.000 (per kg). Bahkan naik-turun, naik terus turun-turun-turun, naiknya sedikit, turun-turun-turun gitu. Berarti secara otomatis subsidi tidak akan bisa tercapai," kata Wibowo.

Untuk itu, Gakoptindo meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan HAP agar penyaluran subsidi tidak terhambat. Permohonan tersebut telah disampaikan melalui surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang meminta peninjauan kembali HAP kedelai dengan skema zonasi sesuai karakteristik biaya distribusi di setiap wilayah.

"Makanya kami mengajukan ke pemerintah untuk diatur ulang peninjauan kembali HAP itu. Kami minta ditinjau kembali lah bahasanya. Tapi sampai saat ini HAP itu ya belum berubah itu," ujarnya.

Wibowo berharap pemerintah segera merealisasikan revisi aturan tersebut agar subsidi yang telah dijanjikan benar-benar dapat dinikmati para perajin tahu dan tempe di seluruh Indonesia.

"Tentu kami berharap subsidi tetap dicairkan, karena itu kan sudah menjadi janjinya pemerintah. Tapi permohonannya aturan yang menghambat subsidi itu dapat direvisi, sehingga subsidi itu benar tersalurkan," pungkas dia.