RI Mau Garap Hidrogen, Ini 4 Isu yang Perlu Kajian Lebih Dalam

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Meski demikian, Bahlil menegaskan percepatan pengembangan hidrogen membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Menurutnya, ada empat faktor utama yang harus dikaji dan dipersiapkan, yakni teknologi, pasar, investasi, dan regulasi.

"Nah sudah barang tentu untuk menuju ke sana banyak variabel yang dibutuhkan. Yang pertama adalah memang teknologi yang kedua adalah pasar yang ketiga memang kita butuh investor dan yang keempat dalam rangka melakukan percepatan itu dibutuhkan regulasi," ujar Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summita and Exhibition 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026).

Ia menilai hidrogen dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan ketahanan energi, kedaulatan energi, hingga swasembada energi sehingga Indonesia tidak bergantung pada energi impor.

"Dan ini adalah salah satu instrumen ketahanan energi kedaulatan energi dan bisa mendorong kepada swasembada energi agar kita tidak boleh tergantung. Dan ini tantangan menurut saya," kata dia.

Di sisi lain, Bahlil meyakini kendaraan berbahan bakar hidrogen akan menjadi pesaing serius mobil listrik berbasis baterai dalam lima hingga 10 tahun mendatang, seiring perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

"Keyakinan saya paling lambat, paling lambat keyakinan saya 5-10 tahun ke depan hidrogen ini akan menyaingi kendaraan listrik yang berbasis baterai," ujar Bahlil.

Meski mengakui adanya persaingan teknologi tersebut, Bahlil menegaskan Indonesia tidak akan berpihak pada salah satu kubu. Menurutnya, pemerintah akan memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan nasional.

"Bagi saya adalah keberpihakan negara akan ditentukan dari yang pertama adalah tetap kita pakai energi bersih yang kedua adalah energi yang efisien dan yang ketiga adalah energi itu bisa dihasilkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Bahlil.