Demo "Kecoa" Tuntut Reformasi Makin Panas, Minta Menteri Ini Mundur
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi mahasiswa yang dikenal sebagai gerakan "Kecoa" terus mengguncang India dan menjadi salah satu tantangan politik terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM)Â Narendra Modi. Di tengah tekanan yang semakin besar, Modi akhirnya berjanji mempercepat hukuman bagi pejabat korup yang terlibat dalam skandal kebocoran soal ujian melalui pembentukan pengadilan jalur cepat.
Dalam pernyataan publik pertamanya mengenai aksi tersebut, Modi menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pihak-pihak yang merusak masa depan generasi muda lolos dari hukuman. Ia mengatakan "mereka yang merusak masa depan generasi muda tidak akan dibiarkan lolos".
"Tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan dan masa depan generasi muda kita," tulis Modi melalui akun X, seperti dikutip The Guardian, Kamis (23/7/2026).
janji itu langsung ditanggapi dingin oleh Cockroach Janata Party (CJP), kelompok mahasiswa yang memimpin demonstrasi. Juru bicara CJP, Saurav Das, menilai pembentukan pengadilan khusus hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
"Ini hanya solusi sementara. Ini tidak memberikan pertanggungjawaban. Belum ada satu pun vonis selama bertahun-tahun ini, jadi tindakan ini tidak ada gunanya," ujarnya.
Kelompok tersebut tetap menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur. Termasuk, mendesak reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan.
Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat setelah sekitar 50.000 orang berunjuk rasa di New Delhi pada Senin. Polisi menolak izin aksi menuju parlemen dan membubarkan massa menggunakan pentungan serta gas air mata.
Hingga Rabu, lebih dari 1.000 demonstran masih bertahan di lokasi protes di Jantar Mantar. Padahal, mereka harus menghadapi cuaca yang panas dan lembap.
Anggota parlemen oposisi dari Partai Kongres, Renuka Chowdhury, mempertanyakan alasan Modi tetap mempertahankan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.
"Sejujurnya, apakah menteri ini lebih berharga, lebih penting daripada memulihkan harmoni dan ketertiban di negara ini?" katanya kepada India Today.
Sementara itu, pemimpin oposisi Rahul Gandhi turut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah. Ia menuntut Pradhan mundur dan meminta Modi menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena dinilai gagal menjamin sistem pendidikan yang adil. Gandhi menyebut India telah mengalami 152 kasus kebocoran soal ujian dalam satu dekade terakhir tanpa menghasilkan satu pun hukuman.
Pemerintah membantah kritik tersebut. Menteri Kesehatan JP Nadda menuduh Gandhi memanfaatkan kemarahan mahasiswa demi keuntungan politik. Di sisi lain, para pemimpin CJP menyatakan hanya bersedia berdialog apabila para menteri datang langsung ke lokasi demonstrasi dan berbicara secara terbuka di hadapan publik.
Aksi solidaritas terhadap gerakan "Kecoa" juga terus meluas ke berbagai kota besar, seperti Mumbai, Chennai, Hyderabad, Indore, dan Patiala. Sejumlah pengamat menilai Modi enggan mencopot Menteri Pendidikan karena khawatir langkah tersebut akan dipandang sebagai kelemahan politik di tengah meningkatnya tekanan oposisi dan tingginya angka pengangguran di India.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]