'Kerajaan' Penipuan Online Gasak Duit Rp 2.053 T, Tersebar di Dekat RI
Jakarta, CNBC Indonesia -Â Sindikat kejahatan siber dilaporkan berhasil mengeruk dana warga di kawasan Asia Pasifik dalam jumlah fantastis sepanjang 2025. Total kerugian akibat aksi penipuan daring diperkirakan mencapai US$88,3 miliar (Rp1.589,4 triliun) hingga US$114,1 miliar (Rp2.053,8 triliun), atau lebih besar dibandingkan produk domestik bruto (PDB) sejumlah negara di kawasan tersebut.
Mengutip Channel News Asia (CNA), Selasa (21/7/2026), laporan terbaru United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengungkapkan kelompok kriminal transnasional di Asia Tenggara terus berkembang lebih cepat dibanding kemampuan aparat penegak hukum untuk menindaknya.
Asia Tenggara disebut masih menjadi episentrum penipuan siber yang dijalankan sindikat-sindikat kriminal, sebagian besar berakar dari jaringan berbahasa Mandarin. Mereka terus memperluas sumber pendapatan, memanfaatkan praktik korupsi, serta mengadopsi teknologi baru untuk memperluas operasi di Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, hingga Selandia Baru.
UNODC menyebut pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara menjalankan berbagai skema penipuan daring yang menyasar korban di seluruh dunia. Ironisnya, banyak kompleks penipuan tersebut dioperasikan dengan memanfaatkan korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitatif.
Laporan itu mencatat warga dari sedikitnya 80 negara dan wilayah telah ditemukan berada di kompleks-kompleks penipuan tersebut. Jaringan perekrutannya memanfaatkan berbagai negara transit di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika.
"Model operasi mereka kini menyerupai sistem waralaba. Bayangkan ada divisi khusus untuk pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migran, hingga perdagangan data, yang semuanya saling terhubung dalam satu jaringan layanan kriminal," ujar Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Delphine Schantz.
Operasi Makin Global
UNODC juga mencatat sindikat penipuan kini semakin agresif berekspansi ke pasar baru. Mereka mulai merekrut tenaga kerja dari luar Asia, dengan iklan lowongan yang secara khusus menyasar penutur bahasa Jerman, Polandia, Belanda, Spanyol, Italia, Prancis, Swedia, Norwegia, hingga Inggris.
Meski berbagai negara telah meningkatkan operasi pemberantasan, UNODC menilai jaringan tersebut belum berhasil dihancurkan. Sebaliknya, mereka hanya memindahkan basis operasinya ke wilayah dengan pengawasan yang lebih lemah.
Laporan itu menyebut sejumlah sindikat mulai merelokasi operasinya dari Myanmar dan Laos ke Timor-Leste, negara-negara kepulauan di Pasifik, hingga beberapa kawasan di Afrika.
Para pelaku juga menerapkan strategi "jurisdiction shopping", yakni mencari negara dengan tata kelola pemerintahan dan regulasi yang lemah untuk menjalankan bisnis ilegal mereka. Dalam laporan tersebut, korupsi disebut sebagai faktor utama yang memungkinkan kejahatan terorganisasi berbasis teknologi terus berkembang.
Modus Kian Canggih
UNODC memperingatkan kelompok kriminal kini tidak lagi hanya memanfaatkan AI generatif untuk membuat konten penipuan. Ke depan, mereka diperkirakan akan mulai menggunakan agentic AI, yakni sistem AI yang mampu bekerja lebih mandiri untuk mengidentifikasi calon korban, menjalankan rekayasa sosial (social engineering), hingga membantu pencurian dan pencucian aset kripto.
"Skala dan kompleksitas ekonomi kejahatan terorganisasi yang terus berkembang kini telah melampaui kemampuan respons yang ada, yang memang tidak dirancang untuk menghadapi aktivitas kriminal secanggih ini," kata analis utama UNODC, Inshik Sim.
Menurut UNODC, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perang melawan kejahatan siber kini tidak lagi sekadar menghadapi individu atau kelompok penipu, melainkan jaringan kriminal lintas negara yang beroperasi layaknya perusahaan multinasional dengan struktur organisasi, pembagian tugas, dan sumber daya yang semakin canggih.
(tps/sef) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]