Prabowo Beberkan Modus Ekspor Sawit: Jual Rp14.000, di Eropa Rp27.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang terjadi pada komoditas kelapa sawit. Menurutnya, praktik tersebut telah membuat Indonesia kehilangan potensi devisa dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.

Prabowo menyoroti adanya perbedaan mencolok antara harga ekspor yang tercatat dari Indonesia dengan harga jual komoditas tersebut di pasar internasional. Ia menyebut harga kelapa sawit yang dilaporkan saat keluar dari Indonesia berkisar Rp14.000-Rp15.000 per kilogram, sementara harga yang diterima di pasar tujuan bisa mencapai Rp27.000 per kilogram.

Menurut Prabowo, selisih harga yang mencapai hampir 50% tersebut tidak dinikmati negara, melainkan mengalir kepada pihak-pihak tertentu melalui berbagai praktik perdagangan yang tidak transparan.

"Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita. Jadi perusahaan, dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual Rp 14.000, dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi kontraknya, sehingga di sana Rp 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, dikutip Selasa (21/7/2026).

Prabowo menilai praktik under invoicing dan manipulasi dokumen perdagangan menjadi salah satu sumber kebocoran kekayaan nasional yang selama ini menggerus penerimaan negara dan devisa hasil ekspor.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sistem tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas baru di bawah Danantara yang akan berfungsi mengawasi transaksi ekspor komoditas strategis.

Menurut Prabowo, pembentukan DSI merupakan hasil pembahasan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta jajaran tim ekonomi pemerintah.

"Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga hadir dengan beberapa penasehat ekonomi," ungkap Prabowo.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, Prabowo mengaku meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait langkah yang perlu diambil untuk menghentikan kebocoran devisa dari sektor ekspor.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin lagi membiarkan aliran dana hasil sumber daya alam Indonesia mengalir ke luar negeri melalui praktik perdagangan yang merugikan negara.

"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, 'jangan, Pak, jangan kita teruskan.' Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," jelasnya.

Pemerintah berharap kehadiran DSI dapat meningkatkan transparansi harga ekspor, menutup celah praktik transfer pricing dan under invoicing, serta memastikan nilai tambah dari komoditas Indonesia dapat kembali memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.