DPR Minta HPP Gabah Rp6.500/Kg Dievaluasi, Petani Harus Tetap Untung

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang saat ini ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini dinilai penting agar petani tetap memperoleh keuntungan di tengah dinamika biaya produksi dan pergerakan harga gabah.

Menurut Misbakhun, kebijakan pangan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan stabilitas harga bagi konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam rantai ketahanan pangan nasional.

"Ketika biaya produksi naik dan harga gabah bergerak, maka HPP GKP di tingkat petani harus dibuka peluang untuk dievaluasi dan dinaikkan. Tujuannya agar intervensi pemerintah benar-benar menjaga nilai tukar petani dan memastikan petani memperoleh nilai ekonomi yang layak," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).

Baca: Penyeragaman Kemasan Rokok Sebabkan Pendarahan Fiskal dan PHK Massal

Pernyataan itu disampaikan Misbakhun dalam rangka mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas agar memastikan perencanaan pembangunan sektor pangan tidak hanya mengejar target produksi, tetapi juga menjaga daya beli dan kesejahteraan petani.

Menurut Misbakhun, kebijakan pangan nasional tidak boleh hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok dan stabilitas harga konsumen. Petani sebagai produsen utama juga harus memperoleh insentif yang memadai agar ketahanan pangan nasional dapat berkelanjutan.

"Petani tidak boleh hanya menjadi bagian dari target produksi. Mereka adalah pelaku utama pangan nasional. Kalau petaninya tidak sejahtera, fondasi ketahanan pangan kita juga tidak akan kuat," ujarnya.

Selain soal HPP GKP, Misbakhun meminta Bappenas memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden yang berkaitan dengan pembangunan, termasuk sektor pangan dan penguatan ekonomi daerah.

Baca: Kemasan Seragam di Prancis & Australia Picu Rokok Ilegal, Negara Rugi

Ia menegaskan, evaluasi Inpres tidak boleh berhenti pada narasi capaian. Evaluasi harus memuat pelaksana teknis, sebaran program, target, realisasi, dampak, serta rekomendasi perbaikan agar efektivitas kebijakan dapat diukur secara jelas.

"Evaluasi itu harus konkret. Siapa pelaksananya, di mana sebaran programnya, berapa target dan realisasinya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa rekomendasi perbaikannya. Dengan begitu, Bappenas bisa memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat di lapangan," pungkas Misbakhun.

(haa/haa) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]