Langsung Ditodong, Bahlil-Rosan Dapat Tugas Berat Lagi dari Prabowo
Karawang, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru lagi untuk sejumlah menterinya. Usai menteri-menterinya sukses menjalankan titahnya untuk menerapkan kebijakan mandatori pencampuran minyak sawit pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar sebesar 50% atau B50, kini Prabowo kembali memberikan tugas berat di sektor energi kepada para pembantu pemerintahannya itu.
Presiden Prabowo memberi titah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar bisa merealisasikan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Giga Watt (GW) dalam dua tahun.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan saat peresmian peluncuran BBM B50 di SPBU Pertamina, Rest Area KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (09/07/2026).
"Baru B50, bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh dunia kita akan bangun 100 GW tenaga surya. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 GW. 100 GW dalam 2 tahun, bisa? Pak Rosan? bisa? bisa? kok kurang keras. Menteri Ekonomi bisa? Menteri ESDM bisa? aku tidak tanya laksanakan, bisa gak? dan kita akan di enyek. Saya kasih tau siap-siap kita akan dihujat pakar pinter itu akan bilang mana mungkin," tuturnya yang langsung "menodong" pertanyaan itu kepada para menterinya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan dana untuk proyek 100 GW PLTS bisa mencapai sekitar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.811 triliun (asumsi kurs Rp 18.112 per dolar AS).
Target pembangunan kapasitas PLTS tersebut dicanangkan dapat terealisasi setidaknya pada 2029 mendatang.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan pemerintah tengah menyelaraskan seluruh perencanaan kelistrikan nasional untuk mendukung pencapaian target tersebut. Adapun, pendanaan jumbo ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, terutama keterlibatan dari pihak internasional dan perusahaan swasta.
"Tentu saja kolaborasi internasional dan sektor swasta sangat diperlukan, investasi dari sektor swasta diproyeksikan akan sangat besar namun kami memerlukan lebih dari US$ 100 miliar investasi," jelas Eniya pada Mei 2026 lalu.
Pemerintah menargetkan mayoritas pendanaan proyek PLTS tersebut bersumber dari skema produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Berdasarkan perhitungannya, keterlibatan pihak swasta diharapkan mampu menopang hingga 70% dari total kebutuhan investasi yang diperlukan.
"Saya rasa 70% berasal dari IPP sehingga sektor swasta akan bergabung dalam program besar ini," lanjut Eniya.
Fokus utama dari pembangunan 100 GW PLTS tersebut diarahkan untuk menekan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini mendominasi wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dipandang krusial secara keekonomian karena biaya penyediaan listrik dari bahan bakar diesel di daerah terpencil tergolong sangat mahal.
"Jadi bagian besar dari program tenaga surya 100 GW adalah bagaimana mengurangi penggunaan diesel di bagian timur Indonesia. Jika kita bicara penggunaan diesel, ada biaya lebih dari 1 dolar per kilo Watt-hour di beberapa lokasi di negara kita," jelasnya.
Melalui pengalihan ke energi surya, pemerintah optimistis dapat menekan angka impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat indeks ketahanan energi nasional yang saat ini berada di level 6,7. Kementerian ESDM berkomitmen terus menyederhanakan regulasi guna mempermudah masuknya investasi di sektor energi baru terbarukan.
"Kami telah memperkuat regulasi kami untuk membuat investasi yang mudah, bisnis yang mudah, dan tidak ada lagi regulasi dan perizinan yang panjang," tandasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]